Mataram – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat terus memperkuat kualitas aparatur negara melalui peningkatan kompetensi ASN. Hal ini diwujudkan dengan penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pengembangan Kompetensi (Musrenbangkom) ASN yang digelar oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) NTB, sekaligus dirangkai dengan rapat koordinasi kepegawaian, Senin, (8/12/25). Kegiatan ini menjadi momentum penting bagi NTB untuk menyiapkan ASN yang profesional, adaptif, dan sesuai kebutuhan pembangunan daerah maupun nasional.
Kepala BPSDM NTB, Hj. Baiq Nelly Yuniarti A.P., M.Si, menyampaikan bahwa Musrenbangkom tahun ini mendapat kehormatan dengan hadirnya dua narasumber utama dari Badan Kepegawaian Negara, yaitu Kepala BKN RI Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, S.H., M.M., yang menjabat sejak 7 Januari 2025, dan Sekretaris Utama BKN RI Hj. Imas Sukmariah, S. Sos., MAP., Kehadiran pimpinan BKN, menjadi sinyal kuat bahwa NTB serius membangun pondasi sumber daya aparatur yang unggul.
> “Output yang ingin kami dapat dari Musrenbangkom ini adalah bagaimana rencana provinsi atau visi-misi gubernur untuk menerapkan sistem merit kepada ASN bisa kita wujudkan. Manajemen talenta hanya dapat diwujudkan bila diikuti dengan pengembangan kompetensi ASN,” jelasnya.
Menurut Baiq Nelly, sistem merit, yang mengedepankan profesionalitas, kinerja, dan kompetensi, hanya dapat berjalan apabila ASN mendapatkan peningkatan kapasitas secara terencana. Tanpa kompetensi yang memadai, kata dia, penerapan manajemen talenta dan sistem merit tidak akan optimal.
> “Tidak mungkin kita berbicara sistem merit kalau ASN kita tidak pernah dikembangkan kompetensinya. Karena itu melalui Musrenbangkom ini, kami berharap muncul output-output yang paling urgent untuk mendukung Asta Cita Presiden sekaligus melaksanakan visi misi Gubernur NTB,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa seluruh ASN diharapkan benar-benar memahami arah kebijakan presiden, gubernur, serta kepala daerah masing-masing agar mampu bekerja selaras dengan tujuan pembangunan.
Musrenbangkom ASN kali ini diikuti oleh 10 kepala daerah, serta jajaran asisten administrasi pembangunan yang membawahi BKD, BKPSDM, dan kepala Bappeda. Keterlibatan Bappeda dianggap sangat strategis karena lembaga tersebut memiliki peran dalam mengalokasikan anggaran pengembangan kompetensi ASN di masing-masing daerah.
> “Kami berharap kepala Bappeda memahami pentingnya anggaran untuk pengembangan kompetensi ASN, sesuai instruksi Mendagri. Kita tidak mungkin menuntut ASN bekerja di luar kemampuannya tanpa meningkatkan kompetensinya,” tegasnya.
Baiq Nelly mendorong tiap pemerintah kabupaten/kota untuk semakin serius memperhatikan kualitas ASN, mengingat tuntutan kerja birokrasi saat ini semakin tinggi dan membutuhkan SDM yang terus berkembang.
Melalui Musrenbangkom ini, Pemprov NTB menegaskan komitmennya bahwa pembangunan daerah tidak hanya bertumpu pada infrastruktur fisik, tetapi juga pada penguatan kapasitas SDM birokrasi. Pengembangan kompetensi ASN dianggap sebagai investasi jangka panjang yang akan menentukan kualitas pelayanan publik dan keberhasilan pembangunan NTB ke depan.
> “Kami berharap setiap daerah mulai lebih memperhatikan ASN-nya, terutama dalam pengembangan kompetensi. Inilah saatnya kita bersama-sama menyiapkan aparatur yang benar-benar siap mendukung pembangunan NTB,” tutup Baiq Nelly. (F3)
Ket. Foto: Kepala BPSDM Provinsi NTB, Hj. Baiq Nelly Yuniarti, A.P., M.Si. (/fit)
