Mataram – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menegaskan komitmennya dalam mengubah wajah perumahan sebagai upaya strategis menghapus kemiskinan ekstrem. Dalam Rapat Koordinasi Perumahan dan Permukiman (Perkim) Provinsi NTB yang digelar di Ruang Rapat NTB Syariah pada Minggu (08/06)Gubernur NTB Muhammad Lalu Iqbal bersama Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP) RIDr. Fahri Hamzahmenyoroti pentingnya pendekatan transformasional dalam pembangunan perumahan.
Rapat tersebut menjadi ajang konsolidasi berbagai pihak untuk merumuskan langkah konkret penanganan kemiskinan ekstremdengan menempatkan program renovasi dan pembangunan perumahan bukan sekadar proyek fisikmelainkan sebagai instrumen perubahan sosial yang menyeluruh.
“Kita tidak mau lagi hanya memperbaiki rumah. Kita ingin ada transformasi sosial. Rumah yang dibangun atau direnovasi itu harus berdampak pada kehidupan penghuninya secara menyeluruh,” tegas Gubernur yang akrab disapa Miq Iqbal.
Ia menekankan bahwa pembangunan rumah di kawasan kumuh harus dilakukan dengan pendekatan komunitas. Bukan hanya membangun dinding dan ataptetapi juga menciptakan lingkungan yang sehat dan produktif dengan ruang sosial bersamasanitasi layakdan MCK kolektif.
“Kalau rumahnya bagus tapi lingkungannya tetap kumuhanak-anak tidak punya ruang bermaindan sanitasi burukitu bukan solusi. Kita ingin masyarakat bisa berdiri di atas kakinya sendiri dalam satu tahun,” imbuhnya.
Selain ituGubernur juga menyoroti pentingnya sertifikasi kepemilikan rumah dan pemetaan potensi ekonomi warga. Menurutnyapemahaman terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat adalah bagian tak terpisahkan dari program pembangunan terpadu agar warga tidak kembali miskin setelah menerima bantuan.
Sementara ituWamen PKP Dr. Fahri Hamzah menyatakan bahwa rumah bukan sekadar tempat tinggalmelainkan aset ekonomi yang bisa menjadi titik awal perubahan hidup warga miskin.
“Rumah itu bukan cuma tempat berteduhdia adalah aset. Kalau kita bantu masyarakat punya rumah yang baik dan bersertifikatdia punya jaminan untuk masuk ke dunia usaha,” ujarnya.
Fahri mendorong agar intervensi pemerintah tak hanya fisiktapi juga mencakup aspek legal formal dan produktivitas ekonomi. Menurutnyarumah yang layak dan bersertifikat dapat menjadi jaminan untuk mengakses modal usahabahkan untuk program Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanpa agunan.
“Kalau rumahnya bagusdia bisa jualan kopibikin salonusaha rumahan lainnya. Rumahnya jadi tempat produksi,” jelas Fahri.
Rapat koordinasi ini menjadi penanda arah baru kebijakan perumahan di NTByakni menjadikan rumah sebagai pusat perubahan sosial dan ekonomi. Transformasi perumahan kini tak lagi hanya soal fisiktapi tentang membuka jalan keluar dari kemiskinan.
Ket. Foto:
Rapat Koordinasi Perumahan dan Permukiman (Perkim) Provinsi NTB yang digelar di Ruang Rapat NTB Syariah pada Minggu (08/06)(Ist)
