Mataram – Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD NTBAli Usman Ahimmenjadi narasumber dalam Talk Show Hari Pers Nasional (HPN) 2026 yang digelar Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi NTBRabu (15/4). Kegiatan yang dirangkaikan dengan Halal Bihalal PWI NTB tersebut berlangsung di Kantor PWI NTBJalan Mahoni Nomor 5BMonjok BaruKota Mataram.
Mengusung tema “Pers SehatEkonomi Berdaulat Menuju NTB Makmur Mendunia”acara itu dihadiri puluhan wartawan dari berbagai mediabaik cetak online dan TV.
Dalam kesempatan tersebutAli Usman menegaskan pentingnya menjaga profesionalisme dan integritas pers di tengah derasnya arus informasi yang kian tak terbendung.
Menurutnyahanya pers yang jujurberanidan bertanggung jawab yang mampu menjadi penjaga kebenaran di tengah maraknya disinformasi.
“Semoga insan pers semakin profesional dalam setiap karyatetap teguh menjaga integritasdan konsisten menjunjung tinggi etika jurnalistik,” ujarnya di hadapan peserta talk show.
Ali Usman juga menyinggung persoalan yang selama ini kerap dianggap sensitifyakni relasi transaksional antara pemerintah dan media. Ia menilai hubungan yang dibangun atas dasar kepentingan fasilitas dan keuntungan sesaat justru dapat merusak independensi pers.
“Pers yang sehat tidak akan pernah lahir dari relasi transaksional. Pemerintahan tanpa kritik itu berbahaya bagi demokrasi,” tegasnya.
Ia mengingatkanpers yang lemah berpotensi melahirkan demokrasi yang lumpuh. Ketika media kehilangan daya kritispublik akan kehilangan akses terhadap informasi yang objektif dan keadilan.
Sebagai bentuk komitmenAli Usman menyatakan DPRD NTB membuka ruang solusi melalui pembentukan regulasi daerah (Perda) yang berpihak pada keberlangsungan media lokal. Regulasi afirmatif dinilai penting untuk menciptakan ekosistem pers yang sehatbaik dari sisi kualitas pemberitaan maupun keberlanjutan ekonomi perusahaan media.
Dukungan tersebutlanjutnyadapat berupa kebijakan periklanan yang adilpeningkatan kapasitas jurnalishingga fasilitasi yang tidak mengintervensi independensi redaksi.
Meski demikiania menegaskan bahwa kunci utama tetap berada pada komitmen insan pers itu sendiri. Media harus berani menyampaikan kritik berbasis datamenjaga integritasserta tidak tunduk pada tekanan kekuasaan maupun kepentingan ekonomi.
Di tengah gempuran digitalisasi dan dominasi platform besarAli Usman menilai media lokal berada di titik kritis dan menghadapi tantangan berat untuk bertahan.
“DPRD harus hadir melahirkan kebijakan untuk melindungi media lokal. Kita tidak boleh membiarkan mereka kalah oleh arus perubahan,” katanya.
Ia menutup pernyataannya dengan penegasan bahwa kekuatan pers berbanding lurus dengan kualitas demokrasi. “Semakin pers melemahdemokrasi pasti lumpuh. Tapi jika pers kuat dan berintegritasmaka pemerintahan yang sehat dan lompatan pembangunan akan tercipta,” pungkasnya.
Talk show yang dipandu oleh wartawan Global FM itu juga menghadirkan akademisidan wartawan senior Sukisman Azmi sebagai narasumber. (F*)
Ket. Foto:
Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD NTBAli Usman Ahim (tengah) menjadi narasumber talkshow PWI NTB. (Ist)
