Mataram – Dalam Rapat Paripurna DPRD NTBSekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara BaratAbul Chairmenyampaikan Jawaban Gubernur atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Ranperda Konversi BPR Syariah inisiatif Pemprovbertempat di ruang sidang utama kantor Gubernur NTBSelasa (02/06/26).
Abul Chair menyampaikanPemerintah Provinsi NTB mengapresiasi masukan dan saran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam penyusunan rancangan peraturan daerah (Ranperda) Konversi BPR Syariahterkait hal tersebut agar memperhatikan undang undang perbankanmanajemen terbuka dan kesiapan sumberdaya serta dukungan sistem teknologi dalam layanan nasabah dan keuangan daerah.
Dijelaskannyaharmonisasi dalam ketentuan transisi ini akan menjamin hak dan kewajiban konsumen dan perusahaan secara hukum serta restrukturisasi pembiayaan dengan portofolio syariah yang lebih luas dan kerakyatan (sektor ril).
Dalam perspektif pembangunan ekonomi dan keuangan daerahSekda mengatakantransformasi yang dipengaruhi kesiapan regulasisumberdaya manusiainfrastruktur digital dan core banking system menuju syariah dengan kompetensi yang sesuai.
Nantinyakeberhasilan BPR Syariah diukur dari perluasan akses pembiayaan inklusifmengurangi ketergantungan masyarakat pada rentenir dan memperkuat ekonomi masyarakat.
“Pemprov sebagai pemegang saham terbesar dengan prinsip good governance tidak mengintervensi proses bisnis yang diharapkan tidak saja berorientasi profit namun kesejahteraan bersama,” ujar Sekda.
Perubahan status lembaga keuangan PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) menjadi syariah dihajatkan untuk menjamin perluasan pembiayaan bagi masyarakat dan ekonomi berbasis kemitraan.
Selain itukonversi ini juga sebagai pondasi ekonomi syariah dalam rantai integrasi Bank NTBBPRSJamkrida SyariahKoperasi Syariah dan UMKM dalam ekosistem syariah yang nyata berpihak pada masyarakat. (F*)
Ket. Foto:
Dalam Rapat Paripurna DPRD NTBSekda NTB Abul Chairmembacakan Jawaban Gubernur atas Raperda Konversi BPR Syariah. (Ist)
