Mutasi 392 Pejabat Eselon III dan IV, Gubernur NTB Tekankan Komitmen dan Kaderisasi Birokrasi

Mataram –  Gubernur Nusa Tenggara Barat, Lalu Muhamad Iqbal, melantik dan mengambil sumpah jabatan p

Sebanyak 147 pejabat Eselon III dan 245 Eselon IV lingkungan Pemerintah Provinsi NTB dilantik oleh Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal di Aula Tambora, Kantor Gubernur NTB, Jumat (20/2/2026). Pelantikan ini sebagai bagian dari langkah penataan organisasi dan penguatan kinerja birokrasi.

Mutasi sekaligus pengambilan sumpah/janji jabatan ini turut dihadiri pejabat Eselon I, II, serta ratusan pejabat administrator dan pengawas. Para pejabat yang dilantik ditargetkan mulai menjalankan tugas pada Senin (23/2/2026) mendatang. 

Dalam sambutannya, Gubernur menegaskan pentingnya komitmen, integritas, serta penguatan sistem karier berjenjang dalam birokrasi.

Gubernur menyampaikan bahwa pelantikan ini merupakan bagian dari proses penataan organisasi menyusul perampingan struktur sesuai arahan pemerintah pusat. Konsekuensinya, sejumlah jabatan struktural mengalami penghapusan sehingga terjadi penyesuaian posisi di berbagai OPD.

“Rotasi dan mutasi adalah hal yang biasa dalam birokrasi. Yang terpenting adalah komitmen terhadap sumpah dan janji jabatan yang telah diucapkan,” tegasnya.

Sebagai bagian dari proses seleksi, Pemprov NTB telah melaksanakan mekanisme uji kompetensi (beauty contest) guna memetakan potensi aparatur secara lebih objektif. Gubernur menjelaskan bahwa hasil uji kompetensi, profil kepegawaian, serta catatan inspektorat menjadi bahan pertimbangan utama dalam pengambilan keputusan.

Ia menekankan, bahwa jabatan Eselon III memiliki peran strategis sebagai pengambil keputusan dan pelaksana kebijakan, sekaligus menjadi tahapan penting menuju jabatan Eselon II. Oleh karena itu, pejabat Eselon III dipandang sebagai calon pemimpin masa depan di lingkungan Pemprov NTB.

“Saya ingin sistem karier berjenjang berjalan dengan baik. Harapannya, suatu saat pejabat Eselon II di setiap OPD berasal dari kader terbaik Eselon III di OPD tersebut,” ujarnya.

Sementara itu, Eselon IV disebut sebagai jabatan kaderisasi awal. Gubernur menitipkan kepada para pejabat Eselon III untuk membina dan mengembangkan pejabat Eselon IV sebagai bagian dari proses regenerasi kepemimpinan.

Ke depan, Pemerintah Provinsi NTB juga akan lebih mendorong penguatan jabatan fungsional. Sistem kerja akan disesuaikan agar jabatan fungsional semakin menarik dan memberikan ruang pengembangan karier yang lebih luas bagi ASN.

Dalam penutup sambutannya, Gubernur memberikan pesan moral kepada seluruh pejabat yang dilantik agar bekerja dengan hati, namun tidak memasukkan persoalan pekerjaan ke dalam hati. Ia mengingatkan bahwa seorang pemimpin tidak mungkin dapat menyenangkan semua pihak.

“Jika dihadapkan pada pilihan antara kemampuan intelektual dan komitmen, pilihlah komitmen. Kemampuan bisa dibangun, tetapi komitmen lahir dari integritas dan niat yang bersih,” pesannya.

Gubernur juga mengingatkan agar para ASN tidak menggantungkan karier kepada siapa pun, melainkan membangun kepercayaan diri, bekerja dengan kinerja terbaik, serta menyerahkan hasilnya kepada Allah SWT.

Pelantikan ini diharapkan menjadi momentum penguatan organisasi, peningkatan profesionalisme aparatur, dan percepatan kinerja pelayanan publik di Provinsi NTB. (F3)

Ket. Foto: 

Kegiatan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan lingkup Pemprov NTB. (Ist)

Discover

Sponsor

spot_imgspot_img

Latest

PLN UIW NTB Dukung Percepatan Transisi Energi, Kolaborasi Menuju NTB Emisi Nol Bersih 2050

Mataram – Komitmen mempercepat transisi energi dan mendukung pencapaian target Net Zero Emission (NZE) nasional terus diperkuat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB)....

BPN Kota Mataram: Wajah Baru, Semangat Baru dalam Pelayanan Pertanahan

Mataram – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus melakukan transformasi dalam penataan pegawai. Kebijakan terbaru menegaskan bahwa seluruh Pegawai Pemerintah dengan...

Bersaksi di Sidang Gratifikasi, Ketua DPRD NTB Tegaskan Tidak Tahu Asal Dana

Mataram - Ketua DPRD Provinsi NTB, Hj. Baiq Isvie Rupaeda, hadir sebagai saksi dalam sidang kasus dugaan gratifikasi yang menjerat tiga anggota DPRD NTB...

Prosedur dan Syarat Pemecahan Bidang Tanah

Jakarta - Pemecahan bidang tanah menjadi salah satu layanan pertanahan yang cukup banyak diajukan masyarakat di Kantor Pertanahan. Proses ini umumnya dilakukan untuk...

Dewan Dorong Sinergi Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam Program Desa Berdaya

 Mataram - Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (DPRD NTB), Muhammad Aminurlah, menilai program Desa Berdaya yang tengah digencarkan...