Lombok Barat – Upaya jemput bola yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Lombok Barat untuk mendata dan memfasilitasi perpindahan KTP bagi warga perumahan, rupanya belum membuahkan hasil yang menggembirakan.
Kepala Dinas Dukcapil Lombok Barat, H. Saepul Akhkam, mengklaim warga perumahan memang kurang antusias untuk migrasi menjadi penduduk Lombok Barat. Hal itu disampaikannya usai jemput bola di Perumahan Lingkar Muslim Desa Bajur dan Sudak Palace Desa Terong Tawah.
"Masyarakat di dua perumahan ini memang kurang antusias menjadi penduduk tetap. Padahal kita sudah sosialisasi jauh-jauh hari, tapi yang datang sangat sedikit," ujarnya saat dikonfirmasi, Ahad (25/5/2025).
Dari ratusan rumah dan Kepala Keluarga yang disasar, pihak Dukcapil hanya didatangi kurang dari lima puluh kepala keluarga di dua tempat dalam dua malam berturut-turut. "Selama dua malam kami turun, hanya sedikit yang datang dan sadar ingin pindah. Ratusan rumah lainnya tidak. Mungkin saja sudah ber KTP Lombok Barat, tapi mungkin juga tidak dan tidak tertarik menjadi penduduk Lombok Barat," terang mantan Kepala Dinas Arpusda dan Dinas Pariwisata itu.
Terpisah, Kepala Desa Bajur, Ahmad Husni, mengaku pihaknya dan pihak Desa Terong Tawah sudah melibatkan para Kepala Dusun dan Ketua RT untuk gencar menginformasikan kegiatan dan menghimbau agar warga non KTP Lombok Barat bersedia dilayani untuk menjadi warganya. "Para Ketua RT mengumumkan pelayanan ini jauh-jauh hari. Bahkan setiap selesai ibadah shalat diumumkan melalui toa masjid," terang Ahmad Husni.
Hal senada juga diungkap oleh salah seorang Ketua RT di Perumahan Lingkar Muslim. "Kami sudah berusaha, tapi memang banyak warga yang pulang kampung," terang sang Ketua RT, Saiful Bahri.
Berdasarkan data yang dimiliki Kepala Desa Bajur, di Perumahan Lingkar Muslim paling sedikit terdapat tiga ratus lima puluh rumah dengan tingkat keterisian rumah melebihi delapan puluh lima persen. Perumahan yang berada persis di sisi ruas jalan rusak yang sempat viral itu memang cukup padat. Di sekitarnya juga terdapat banyak perumahan lama dan bahkan beberapa lagi ada perumahan yang baru lima tahun terakhir terbangun. Menurut Camat Labuapi Lalu Rifhandani, perumahan-perumahan itu banyak dihuni oleh para pegawai negeri dan swasta serta wiraswasta yang datang dari berbagai wilayah lain. Tidak hanya warga seputar Nusa Tenggara Barat, bahkan juga dari luar. Menurutnya, banyak pengembang yang tidak memberikan data berapa unit yang terisi dan berasal dari daerah mana.
"Bagi developer yang penting rumah laku. Tidak peduli siapa yang beli. Harapan saya ke depan agar pihak developer juga bisa membantu informasi dan data pemilik rumah agar sinkron dengan seluruh program pemerintah," harapnya.
Menurut Dani, sapaannya, data kependudukan yang ada akan mempengaruhi kebijakan pemerintah dalam seluruh pembangunan. Tidak hanya untuk urusan ketentraman, ketertiban, dan penanggulangan masalah lingkungan dan sosial, bahkan untuk persoalan politik elektoral.
"Di setiap Pilkades sampai Pilkada, komplek perumahan selalu menjadi perhatian. Mau milih atau tidak. Mau milih di komplek atau pulang ke tempat asal. Padahal dengan banyaknya perumahan di kecamatan Labuapi, sangat mungkin akan berpengaruh terhadap jumlah kursi di dapil dan di DPRD. Jadi kegiatan pendataan dan migrasi penduduk yang diselenggarakan Dukcapil berimbas banyak," paparnya.
Dani berharap pada kegiatan berikut di perumahan lainnya bisa diikuti sebanyak-banyaknya warga agar bersedia menjadi penduduk permanen di Lombok Barat. "Kalau sudah pasti punya rumah di situ, tidak ada masalah jika pindah ber KTP tetap di sana. Dukcapil sudah siap membantu," pungkas Dani. (F2)
Ket. Foto:
Kegiatan jemput bola pelayanan Adminduk di salah satu perumahan di kecamatan Labuapi oleh dinas dukcapil Lombok Barat. (Ist)
