Sekolah Rakyat Pertama di Pulau Sumbawa Disiapkan di Bima, Perluas Akses Pendidikan bagi Anak Kurang Mampu

Bima  – Harapan pemerataan pendidikan di Pulau Sumbawa semakin mendekati kenyataan. Pemerintah pusat bersama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) tengah menyiapkan pembangunan Sekolah Rakyat pertama di Pulau Sumbawa yang direncanakan berlokasi di Desa Pandai, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima

Program pendidikan berasrama yang diinisiasi pemerintah pusat tersebut diharapkan menjadi solusi untuk memperluas akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, sekaligus memperkuat pembangunan sumber daya manusia di wilayah timur NTB.

Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, menegaskan komitmen Pemprov NTB dalam mendukung pembangunan Sekolah Rakyat melalui penyediaan lahan yang dihibahkan khusus untuk program tersebut.

“Tanah ini dihibahkan oleh Pemerintah Provinsi NTB untuk pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Bima. Saat ini masih dilakukan kajian teknis untuk menentukan lokasi yang paling tepat,” ujar Miq Iqbal usai mendampingi Menteri Pekerjaan Umum meninjau lokasi pembangunan, Jumat (30/5) lalu.

Menurutnya, terdapat dua alternatif lahan yang sedang dikaji dengan luas sekitar 13 hektare dan 18 hektare. Kedua lokasi dinilai cukup representatif untuk mendukung pengembangan kawasan pendidikan terpadu yang dirancang dalam konsep Sekolah Rakyat.

Miq Iqbal menekankan bahwa pembangunan Sekolah Rakyat bukan sekadar menghadirkan fasilitas pendidikan baru, melainkan investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas generasi muda NTB.

Sementara itu, 

yang meninjau langsung lokasi pembangunan menyebut kawasan yang disiapkan memiliki potensi besar karena didukung ketersediaan lahan yang luas.

“Lahannya cukup luas dan sangat memungkinkan untuk dikembangkan. Saat ini kami sedang melihat lokasi yang paling siap untuk mendukung pembangunan,” ujarnya.

Meski memiliki prospek yang menjanjikan, pemerintah masih harus menyelesaikan sejumlah tantangan teknis sebelum pembangunan dimulai. Beberapa aspek yang menjadi perhatian meliputi akses jalan menuju lokasi, penataan alur sungai, penyesuaian jaringan listrik, hingga penataan fasilitas pendukung di sekitar kawasan.

“Akses menuju lokasi masih menjadi tantangan. Karena itu seluruh aspek teknis harus dipastikan terlebih dahulu agar pembangunan dapat berjalan dengan baik dan berkelanjutan,” kata Dody.

Saat ini, pemerintah pusat dan Pemprov NTB terus melakukan koordinasi serta kajian kelayakan untuk memastikan lokasi yang dipilih benar-benar siap mendukung operasional sekolah dalam jangka panjang.

Hingga kini, Desa Pandai tetap menjadi lokasi prioritas dan paling berpeluang menjadi pusat pembangunan Sekolah Rakyat pertama di Pulau Sumbawa. Kehadirannya diharapkan menjadi tonggak penting pemerataan pendidikan di NTB serta membuka peluang yang lebih luas bagi anak-anak daerah untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan berdaya saing. (F*)

Ket. Foto: 

Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal mendampingi Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, meninjau lokasi pembangunan sekolah rakyat di Bima. (Ist)

Discover

Sponsor

spot_imgspot_img

Latest

Muazzim Akbar Sosialisasikan Program MBG di Desa Sokong, Tekankan Dampak Gizi hingga Ekonomi Warga

Lombok Utara — Anggota Komisi IX DPR RI, H. M. Muazzim Akbar, S.I.P., menggelar sosialisasi program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) di Desa Sokong,...

Bawaslu NTB Pastikan Sengketa Pilkada Kota Bima Selesai, Pelantikan Masih Menunggu Kepastian

Mataram - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Nusa Tenggara Barat (NTB) memastikan bahwa sengketa terkait Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Bima telah resmi diputuskan. Meskipun...

DPRD NTB Dukung Sekolah Rakyat, Harapan Baru Bagi Anak Negeri Menembus Keterbatasan

Mataram - Langkah Presiden Prabowo Subianto dalam menggagas Sekolah Rakyat menjadi angin segar bagi masa depan pendidikan di Indonesia, khususnya bagi anak-anak dari keluarga...

Wabup Lobar Nurul Adha Sidak RSUD Awet Muda, Tekankan Rumah Sakit Harus Berikan Pelayanan Yang Ramah dan Prima

Lombok Barat - Beberapa hari setelah dilantik, Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat bergerak cepat dalam memastikan pelayanan publik. Tentu baru Wakil Bupati Lombok...

FLLAJ NTB Dorong Keterbukaan Data Infrastruktur Publik Melalui Platform INTRASNTB

Mataram – Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (FLLAJ) Nusa Tenggara Barat (NTB) bekerja sama dengan Construction Sector Transparency (CoST) menggelar workshop bersama...