Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memperkuat pengendalian pelaksanaan program dan anggaran pada semester II tahun 2026 guna memastikan target kinerja tercapai optimal. Sekretaris Jenderal (Sekjen) ATR/BPNDalu Agung Darmawanpada Selasa (14/07/2026)mengumpulkan dan memberikan arahan kepada para Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi dan Kepala Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten/Kota untuk melakukan evaluasi berkala dan memantau progres program strategis yang tengah dijalankan.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) ATR/BPNDalu Agung Darmawanpada Selasa (14/07/2026)mengumpulkan dan memberikan arahan kepada para Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi dan Kepala Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten/Kota untuk
“Target capaian kita di tahun ini adalah 98%. Untuk mencapainyaharus sudah menyiapkan strategi teknis sebelum akhir Juli. Kepala Kanwil dan Kepala Kantah harus benar-benar mengetahui target prioritas di wilayahnya dan memastikan seluruh program berjalan sesuai rencana,” ujar Dalu Agung Darmawan dalam kegiatan Pembukaan Evaluasi Kinerja ProgramKegiatandan Rencana Aksi Pelaksanaan Kegiatan Triwulan II Tahun 2026yang berlangsung di Kementerian ATR/BPNJakarta.
Menurut Dalu Agung Darmawansalah satu hal yang dapat dijadikan instrumen utama dalam pengelolaan program dan anggaran adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Muatan yang ada dalam SAKIP bisa mengukur dan memastikan setiap anggaran yang akan digunakan dapat menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat atau _result oriented_.
“SAKIP ini strategis bukan hanya melihat capaian tapi juga mulai dari perencanaanpelaksanaanpelaporan dan evaluasi internalnya. Jadi kalau Tim Pembina melihat unsur-unsur SAKIPsaya pikir itu sudah mencerminkan kondisi pembinaan dan evaluasi program di ranah Pejabat Eselon 1 dan Eselon 2,” tutur Dalu Agung Darmawan.
Sebagai langkah memperkuat pengendalian pelaksanaan program dan anggaranInspektur Jenderal (Irjen) ATR/BPNPudji Prasetijanto Hadimengatakan bahwa untuk semester II akan dilakukan pengawasan secara tematikseperti pada program-program strategis nasional. Menurutnyaprogram strategis nasional perlu diawasi ketat karena skala anggarannya sangat besar.
“Misal seperti Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Kalau _outcome_-nya tidak bermanfaat kepada masyarakatitu celah sorotan dari para Aparat Penegak Hukum,” tutur Irjen ATR/BPN.
Pudji Prasetijanto Hadi juga mengimbau agar para pimpinan satuan kerja secara berkala melakukan evaluasi program kerja. “Mohon program PTSL dan RDTR ini senantiasa dievaluasi misal per minggu. Tujuannyaagar kita bisa memetakan program kitakita bisa merasa bahwa program kita ada kekurangan di sanamakanya dievaluasidiperbaiki,” tegas Irjen ATR/BPN.
Dalam pertemuan iniStaf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah DaerahAndi Tenri Abengserta Kepala Biro Perencanaan dan Kerja SamaBahrun Munawirturut menyampaikan paparan singkat terkait target capaian semester II 2026. Adapun pertemuan ini dihadiri langsung oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratamadan diikuti secara daring oleh para Kepala Kanwil BPN Provinsi dan Kepala Kantah Kabupaten/Kota se-Indonesia. (*)
Ket. Foto:
Sekretaris Jenderal (Sekjen) ATR/BPNDalu Agung Darmawanmemberikan arahan kepada para Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi dan Kepala Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten/Kota. (Ist)
