Wamen Ossy Laporkan Progres Dukungan KSPEAN Papua Selatan

Jakarta – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN)Ossy Dermawanmelaporkan progres dukungan Kementerian ATR/BPN terhadap pembangunan Kawasan Swasembada PanganEnergidan Air Nasional (KSPEAN) di Provinsi Papua Selatan yang telah ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN). Progres tersebut mencakup perkembangan penataan ruang dan perizinan pemanfaatan ruang guna mendukung pelaksanaan PSN di sektor pangan.

“Yang dilakukan Kementerian ATR/BPN dalam mendukung pengembangan kawasan Papua Selatanpertama adalah penyesuaian tata ruang. Alhamdulillahpenetapan Rencana Tata Ruang wilayah (RTRW) Provinsi Papua Selatan telah dilaksanakan pada Oktober 2025. Kedua soal perencanaan rincidari target 19 Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di Papua Selatansaat ini empat RDTR telah ditetapkan melalui peraturan kepala daerah,” ungkap Wamen Ossy dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) di Kantor Kementerian Koordinator Bidang PanganJakartaRabu (10/06/2026).

Dari empat RDTR tersebuttiga RDTR-nya telah terintegrasi dalam sistem Online Single Submission (OSS). Percepatan penyusunan RDTR lainnya terus didorong untuk memperkuat kepastian pemanfaatan ruang sekaligus mendukung kemudahan investasi di kawasan Papua Selatan.

Pada Rakortas yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang PanganZulkifli Hasan iniWamen ATR/Waka BPN juga menjelaskan progres dalam bidang perizinan pemanfaatan ruang. Hingga saat iniKementerian ATR/BPN telah menerbitkan tiga Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) untuk mendukung pengembangan kawasan. Selanjutnyaterdapat tiga permohonan KKPR lainnya yang masih diproses. Adapun KKPR yang telah diterbitkan tersebut akan digunakan untuk pengembangan kawasan tanaman panganpelabuhan pendukungdan pengembangan perkebunan sawit.

“Pada prinsipnyaKementerian ATR/BPN akan selalu mendukung permohonan KKPR yang diajukan kepada kamisepanjang persyaratan yang diperlukan dapat dipenuhi,” kata Wamen Ossy yang hadir dalam Rakortas dengan didampingi Direktur Jenderal Tata RuangSuyus Windayana.

Papua Selatan juga telah memenuhi ketentuan nasional terkait Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) dengan capaian 87,24%. Menurut Wamen Ossycapaian tersebut menjadi modal penting dalam memperkuat ketahanan pangan nasional. Papua Selatan berpotensi besar menjadi salah satu lumbung panganenergidan bioindustri di Indonesia. Kementerian ATR/BPN berkomitmen memastikan seluruh pengembangan kawasan di provinsi ini memiliki fondasi tata ruang yang kuatlegalitas yang jelasserta kepastian pemanfaatan ruang sehingga pembangunan bisa mendatangkan kebermanfaatan.

Rakortas ini turut dihadiri oleh Menteri PerhubunganDudy Purwagandhi beserta jajaran; Wakil Menteri Koordinator Bidang PanganHanif Fais Nurofiq; Wakil Menteri PertanianSudaryono; serta jajaran Kementerian Pekerjaan UmumKementerian PertahananKementerian PPN/BappenasKementerian Kehutananserta Kementerian Kelautan dan Perikanan. Hadir pulaperwakilan Bupati Merauke serta para pejabat dari kementerian/lembaga terkait. (*)

Ket. Foto:

Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN)Ossy Dermawanmelaporkan progres dukungan Kementerian ATR/BPN terhadap pembangunan Kawasan Swasembada PanganEnergidan Air Nasional (KSPEAN) di Provinsi Papua Selatan yang telah ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN).  (Ist)

Discover

Sponsor

spot_imgspot_img

Latest

Subuh Keliling, LAZ Ajak Semua Elemen Masyarakat Bersatu Membangun Lombok Barat

Lombok Barat - Bupati Lombok Barat H. Lalu Ahmad Zaini (LAZ) langsung bergerak menyapa warga. Di momen Ramadhan ini melalui kegiatan Subuh Keliling ia...

393 JCH NTB Kloter 10 Diberangkatkan, 151 Lansia

Mataram – Proses pemberangkatan jamaah Calon haji asal Nusa Tenggara Barat (NTB) terus berlangsung sesuai jadwal. Ketua Tim Bina Haji Reguler Kemenag NTBSyukrimengatakan bahwa...

Komite Perkasa Dorong Perda Perlindungan Satwa, DPRD NTB Siap Ajukan Lewat Bapemperda

Mataram  – Komite Perlindungan dan Kesejahteraan Satwa (Komite Perkasa) menyampaikan aspirasi terkait perlindungan dan kesejahteraan satwa dalam hearing bersama DPRD NTB yang berlangsung di...

Operasi Patuh Rinjani 2026 Ditunda, Polresta Mataram Tunggu Petunjuk Lanjutan

Mataram – Pelaksanaan Operasi Patuh Rinjani 2026 yang semula dijadwalkan berlangsung pada 8 hingga 21 Juni 2026 untuk sementara ditunda. Penundaan tersebut dilakukan...

Paripurna DPRD NTB Bahas Pertanggungjawaban APBD 2025, Gubernur Iqbal Tegaskan Tata Kelola Berbasis Kinerja

Mataram - DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian penjelasan Gubernur terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban...