Menteri Nusron: Kepastian dan Transparansi Waktu Jadi Kunci Pelayanan Pertanahan

Bogor – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN)Nusron Wahidmenegaskan bahwa peningkatan kualitas pelayanan pertanahan harus berorientasi pada kepastian dan transparansi waktu. Prinsip tersebut menjadi bagian penting dalam upaya penyelesaian berkas layanan pertanahan yang saat ini terus didorong Kementerian ATR/BPN.

“Kantor kita ini (berorientasi padared) pelayanan. Kata kuncinya kepuasan pelanggan. Pelanggan puas itu ya ada kepastian kapan selesainyakalau di-tracking ini barang sudah sampai manasudah di tempat siapa,” ujar Menteri Nusron saat memimpin rapat dalam kegiatan Pembinaan Pertanahan dan Tata Ruang di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor ISelasa (06/01/2026).

Dalam kesempatan tersebutMenteri Nusron yang hadir didampingi Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran TanahAsnaedijuga membahas kelanjutan percepatan penyelesaian berkas pelayanan pertanahan yang telah menjadi fokus sejak kuartal IV tahun lalu. Ia menekankan pentingnya penguatan Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai fondasi utama dalam memberikan pelayanan yang profesional dan akuntabel.

“Ini salah satu pentingnya SOPseni pengamanan diri dan seni menjaga kepuasan pelanggan. Bagaimana kita ingin melayani masyarakat dengan prudentdengan compliancetapi juga cepat agar para pemohon ini puas,” terang Menteri Nusron.

Rapat tersebut diikuti oleh sejumlah Kepala Kantor Pertanahan (Kantah) beserta jajarandi antaranya Kantah Kota BogorKantah Kabupaten Bogor IKantah Kabupaten Bogor IIKantah Kota DepokKantah Kabupaten CianjurKantah Kabupaten Sukabumidan Kantah Kota Sukabumi. Dalam forum inipara peserta diminta memaparkan berbagai permasalahan di satuan kerja masing-masingtermasuk kesiapan sumber daya manusia dalam mendukung pelayanan pertanahan.

Menyoroti wilayah Jawa Barat sebagai daerah penyangga ibu kotaMenteri Nusron menekankan perlunya penguatan kapasitas sumber daya manusiakhususnya di wilayah Jabodetabek dan Bantenagar mampu menjalankan pelayanan secara profesional dan bertanggung jawab.

“Khususnya di Jawa Baratdaerah penyangga ibu kotadiperkuat SDM kita. SDM yang ditempatkan di Jabodetabek dan Banten harus kuatberjiwa pemimpin dan prudent tapi tetap berani. Kalau berani tapi tidak prudent ya bahaya,” imbau Menteri Nusron.

Dalam kegiatan tersebutMenteri Nusron didampingi oleh Kepala Pusat Data dan Informasi Pertanahan dan Tata RuangI Ketut Gede Ary Sucaya; Kepala Biro Humas dan ProtokolShamy Ardian; serta Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa BaratYuniar Hikmat Ginanjarbeserta jajaran. (*)

Ket. Foto: Menteri ATR/BPN Nusron Wahid. (Ist)

Sumber : Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

X: x.com/kem_atrbpn
Instagram: instagram.com/kementerian.atrbpn/
Fanpage facebook: facebook.com/kementerianATRBPN
Youtube: youtube.com/KementerianATRBPN
TikTok: tiktok.com/@kementerian.atrbpn
Situs: atrbpn.go.id
PPID: ppid.atrbpn.go.id
WhatsApp Pengaduan: 0811-1068-0000

Discover

Sponsor

spot_imgspot_img

Latest

Komitmen Lindungi Masyarakat, BBPOM di Mataram Intensifikasi Pengawasan Kosmetik

Mataram - Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) bersama Unit Pelaksana Teknis (UPT) di seluruh Indonesia menggelar kegiatan serentak Intensifikasi Pengawasan Kosmetik pada...

Pemprov NTB: 2025 Tahun Pemulihan dan Penguatan Fondasi Ekonomi

Mataram -  Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menanggapi sejumlah pandangan publik yang mempertanyakan klaim penguatan fondasi transformasi ekonomi dan sosialdengan anggapan bahwa kondisi tersebut...

Pemprov NTB dan DPRD Sepakati RPJMD 2025–2029, Dorong Pembangunan Daerah

Mataram – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) bersama DPRD NTB secara resmi mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah...

BPN Kota Mataram Lakukan Pemeriksaan Tanah

 Mataram – Kantor Pertanahan Kota Mataram melalui Panitia Pemeriksaan Tanah melaksanakan kegiatan pemeriksaan lapangan sebagai bagian dari proses administrasi pertanahan. Kegiatan ini bertujuan untuk...

Proyek RS Mandalika Molor, DPRD NTB Geram dan Ancam Putus Kontrak

Lombok Tengah - Proyek pembangunan Rumah Sakit (RS) Mandalika di Kecamatan PujutKabupaten Lombok Tengahkembali menjadi sorotan. Hingga 10 Maret 2025progres fisik proyek senilai Rp11...