Mataram – Anggota DPR RIH. Rachmat Hidayatmengingatkan Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal untuk tidak gegabah dalam membenahi tata kelola Bank NTB Syariah. Pembenahan mutlak sebuah kebutuhan. Namunsebagai Pemegang Saham PengendaliRachmat menuntut kecermatan Gubernuralih-alih melahirkan kegaduhan.
”Tanpa kecermatanpembenahan bisa berubah jadi kehancuran. Tanpa pendekatan sistematisniat baik bisa berujung kerugian besar,” tandas politisi kharismatik Bumi Gora tersebutdi MataramSelasa (15/4/2025).
Rachmat menegaskanBank NTB Syariah adalah aset strategis milik seluruh masyarakat Bumi Gora. Bukan milik pribadi atau entitas tertentu. Sebagai lembaga keuanganBank NTB Syariah beroperasi atas dasar kepercayaan dari nasabahpara pelaku usahadan mitra pemerintah.
Rachmat menekankandirinya perlu memberi warning kepada Gubernurmengingat berbagai informasi yang berseliweran terkait Bank NTB belakangan ini telah memantik kecemasan. Bahwa ada konflik kepentingan di balik manuver pembenahan. Bahwa arah kebijakan bank bisa berubah tergantung selera kekuasaan.
Anggota Komisi I DPR RI ini mengungkapkandirinya mengetahui langkah sejumlah pegawai Bank NTB yang mengincar kursi jajaran direksi dengan melakukan lobi-lobi ke sejumlah pihak. Bahkandemi memuluskan jalan bisa menduduki posisi jajaran direksi yang kosong dan akan dirombakada yang sampai mengumbar konflik internal bank.
Bak bola salju yang terus menggelindingkonflik-konflik internal yang diumbar tersebut pun akhirnya kata Rachmat ke mana-mana. Muncul desas-desus bagaimana finansial di bank hanya dinikmati dan diatur oleh orang-orang tertentu. Muncul ceritabagaimana bantuan kredit dari pemerintah pusat ke bank daerah yang jumlahnya besar di tahun-tahun sebelumnyadiatur-diatur oleh pucuk pimpinan daerah di periode transisi.
Mengemuka pulanama-nama pengusaha yang menikmati kredit besar. Lalu dinarasikan menjadi biang andil kredit macet yang mengerek ambang batas minimal Non Performing Loan. Padahalsudah pasti telah melalui proses yang prudentdan juga plafon kreditnya tidak melebihi 60 persen nilai aset yang diagunkan.
Dan puncaknya tentu bagaimana muncul berbagai tudingan ketidakbecusan di balik ngadatnya layanan bank selama berhari-hari saat Lebaran Idul Fitriyang mendatangkan gelombang protes dari nasabah.
”Mengumbar konflik internalmengintervensi manajemen secara terbukaatau menggiring opini publikhanya akan memunculkan persepsi bahwa bank dikelola secara tidak profesional,” ucap Rachmat.
Dia mengatakankegaduhanmeski sekecil apapun kadarnyadalam bisnis keuangan yang pondasinya adalah kepercayaanakan bisa memicu efek bola salju yang imbasnya bisa membahayakan. Bisa terjadi rushdimana masyarakat menarik dana karena takut uangnya tidak aman. Nasabah korporat atau pemda mungkin juga mengalihkan simpanan ke bank lain yang dianggap lebih stabil. Begitu juga investor bisa mundur atau menunda kerja sama.
”Tidak ada entitas bisnis yang tidak memiliki masalah internal. Dinamika bisnis akan selalu begitu. Gubernur perlu menyadarinarasi publik yang tidak terkontrol bisa lebih berbahaya dari masalah internal itu sendiri,” tandas Rachmat.
Ketua DPD PDI Perjuangan NTB ini menegaskandirinya tahu persispembenahan dalam bank daerah bisa menyasar banyak hal. Restrukturisasi organisasievaluasi kinerja direksiperubahan arah bisnisatau juga misalnya perlunya audit investigatif.
Namunpolitisi lintas zaman ini mengemukakansemua pembenahan itu memerlukan kerahasiaan untuk menjaga nama baik lembaga. Perlu tahapan yang sistematisbukan manuver instan. Atau bahkan perlu proses hukum untuk hadirnya tata kelola yang tepat.
Menurut Rachmatdalam membenahi Bank NTBGubernur Iqbal tetap bisa tegas dan progresif tanpa harus gaduh secara publik. Caranya kata diabisa menggunakan jalur hukum. Rangkul Otoritas Jasa KeuanganBadan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunandan lembaga pengawas lain untuk memberikan landasan objektif. Bisa pula melibatkan pihak independen untuk audit dan evaluasi.
“Gubernur yang cermat itu tidak hanya memperbaiki kinerja bank daerah. Tapi juga menjaga dan merawat kepercayaan publik pada bank secara menyeluruh,” tandas Rachmat.
*Pansel Kredibel*
Di sisi lainmenyangkut langkah pemegang saham pengendali yang akan membentuk Tim Pansel untuk menjaring kandidat jajaran direksiRachmat mengingatkan pentingnya menempatkan mereka yang benar-benar kredibel. Hanya Tim Pansel yang memiliki kredibilitas dan integritaslah yang bisa melahirkan jajaran direksi yang kredibel dan berintegritas.
Menurut Rachmatpenjaringan itu tidak hanya berupa proses seleksi yang ketat. Namunharus juga objektif. Prosesnya harus ada penilaian kompetensi profesional. Apakah kandidat memiliki pengetahuanpengalamandan kapasitas memimpin lembaga keuangan. Memastikan integritas pribadi. Apakah calon bebas dari catatan kriminalpelanggaran etikatau konflik kepentingan.
Harus pula ada uji rekam jejak. Termasuk keterlibatan dalam catatan-catatan negatif sebelumnya. Atau juga praktik rasuah atau penyalahgunaan wewenang. Kata Rachmattanpa uji-uji tersebutjabatan strategis di Bank NTB berpotensi diisi individu yang tidak kompeten atau bahkan berpotensi menyalahgunakan kekuasaan.
Dalam hal iniGubernur Iqbal kata Rachmat harus tegas. Sebabbelum apa-apakini sudah muncul kekhawatiranTim Pansel akan melibatkan pejabat Pemprov NTB yang namanya justru kini disebut-sebut oleh penegak hukum potensial sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi.
”Di banyak tempatbanyak kasus kegagalan bank daerah di masa lalu diawali dari lemahnya tata kelola dan integritas manajemen puncak. Mereka lahir dari keterlibatan pihak-pihak yang nihil integritas dan kredibilitas,” tandas Rachmat mengingatkan.
Gubernur kata diatak boleh menerima mentah-mentah laporan bawahannya. Pemimpin daerah yang menerima mentah-mentah laporan anak buah adalah celah lahirnya keputusan yang keliru. Imbasnyaakan mustahil mewujudkan NTB Makmur Mendunia dalam lima tahunjika Gubernur Iqbal menerima mentah-mentah laporan anak buah. Apalagi jika ditopang pejabat daerah yang tidak kompeten dan hanya menyampaikan laporan semata ”Asal Bapak Senang”.
Rachmat misalnya menyoroti bagaimana ketika panen raya padi di Desa TeruwaiLombok Tengahyang dipimpin secara daring oleh Presiden Prabowo Subiantosepekan setelah LebaranGubernur Iqbal melaporkan produksi padi di NTB sudah mencapai 11 hingga 12 ton per hektare. Hal yang dinilai Rachmat justru menjurus kepada kebohongan publik. Mengingat sulitnya menemukan fakta tersebut dalam kondisi riil sektor pertanian NTB saat ini.
”Publik tidak buta. Ketidakcermatan seperti ini juga hanya akan melahirkan kegaduhan-kegaduhan,” kata Rachmat.
Mantan pimpinan DPRD NTB yang sudah sembilan periode menduduki jabatan wakil rakyat ini tahu persis sejarah produktivitas tanaman padi di NTB. Dimulai dari zaman padi Gogo Rancah yang digagas di oleh Gubernur Gatot Soeherman yang memimpin NTB periode 1978–1988hingga zaman pertanian yang modern saat ini. SehinggaRachmat tahu jugamenghasilkan delapan ton saja dalam satu hektare lahanadalah hal yang sudah sangat sulit dicapai rata-rata petani NTB saat ini.
”Gubernur yang hanya menerima laporanrentan kehilangan arah. Gubernur harus kritisbukan sekadar percaya,” tutup Rachmat. (HN*)
Ket. Foto:
Anggota DPR RIH. Rachmat Hidayat. (Ist)
