Jakarta – Momen mudik Lebaran jadi saat yang tepat bagi masyarakat untuk mengecek atau mengurus tanah di kampung halaman. Jika menemukan kendala atas tanah yang dimilikiKementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menghadirkan kanal pengaduan terintegrasi yang memudahkan masyarakat melaporkan berbagai kendalatanpa harus menunggu hingga masa libur berakhir.
Masyarakat kini dapat memproses pelaporan kendala layanan pertanahan secara lebih mudah berkat kehadiran kanal pengaduan tersebut. Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas) dan ProtokolShamy Ardianmenjelaskan bahwa kanal pengaduan yang tersedia akan menghubungkan langsung masyarakat dengan unit teknis terkait untuk merespons permasalahan yang dihadapi.
“Saat ini sudah tersedia beberapa kanal saluran pengaduan di Kementerian ATR/BPNsalah satunya adalah _Hotline_ WhatsApp Pengaduan yang terhubung dengan unit teknis terkait. Melalui _Hotline_ ini masyarakat dapat menentukan satuan kerja (Satker) mana yang akan jadi tujuanseperti Satker Kantor Pertanahan (Kantah)Satker Kantor Wilayah (Kanwil)atau Satker Kementerian ATR/BPN Pusat,” ungkap Shamy Ardiandalam keterangannyaSenin (23/03/2026).
Dalam _Hotline_ WhatsApp Pengaduanmasyarakat bisa memilih 12 opsi untuk menjangkau unit teknis. Jika belum mengetahui unit yang berwenangmasyarakat dapat memilih untuk menghubungi unit pusatyang kemudian akan menganalisis dan mengarahkan pengaduan ke unit teknis yang tepat.
Selain _Hotline_ WhatsAppKementerian ATR/BPN juga menyediakan kanal lain berupa surat elektronik (_email_) melalui alamat surat@atrbpn.go.id. Aduan yang masuk akan diteruskan dan didisposisi kepada pimpinan unit teknis terkait untuk ditindaklanjuti.
Tak hanya itumasyarakat juga dapat memanfaatkan kanal SP4N-LAPOR! yang terintegrasi dengan berbagai kementerian/lembagaseperti Ombudsman dan Kementerian Dalam Negeri. Untuk menyampaikan laporanmasyarakat perlu melengkapi persyaratan atau _legal standing_seperti kronologi kejadianalasan pelaporanhubungan hukum antar pihakidentitas pelaporserta bukti dokumen pendukung.
Menurut Shamy Ardiankejelasan _legal standing_ menjadi hal penting agar laporan dapat ditindaklanjuti secara tepat dan memiliki dasar hukum yang kuat. Hal ini juga diatur dalam Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Pengaduan di lingkungan Kementerian ATR/BPN.
Dengan adanya kanal pengaduan yang terintegrasimasyarakat yang sedang mudik tidak perlu khawatir apabila menemukan kendala pertanahan di kampung halaman. Laporan dapat disampaikan dengan mudahsehingga proses penyelesaian dapat segera ditindaklanjuti tanpa harus menunggu masa libur berakhir.
“Dengan jelasnya alur layanan dan kepastian _legal standing_kami berupaya tidak hanya melindungi masyarakat dari praktik mafia tanah dan calotetapi juga memastikan proses administrasi berjalan lebih cepat dan efisien,” pungkas Shamy Ardian. (*)
Ket. Foto:
BPN memberikan kemudahan pelayanan melalui Hotline WhatsAppmasyarakat kini bisa melakukan pengaduan terkait persoalan tanah tanpa harus ke kantor pertanhan. (Ist)
