Mataram – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat bersama pemerintah kabupaten/kota se-NTB memperkuat sinergi dalam meningkatkan kualitas tata kelola data melalui Sosialisasi Evaluasi Penyelenggaraan Satu Data Indonesia (SDI) yang digelar di Ruang Rapat Kepala Dinas KomunikasiInformatika dan Statistik (Kominfotik) Provinsi NTBKamis (18/6/2026). Langkah ini menjadi bagian dari upaya bersama untuk meningkatkan Indeks Satu Data Indonesia sekaligus membangun tata kelola pemerintahan yang semakin akuntabelterintegrasidan berbasis data.
Kepala Dinas Kominfotik Provinsi NTBDr. Ahsanul Halikmenegaskan bahwa evaluasi SDI tidak berorientasi pada banyaknya data yang dimiliki pemerintah daerahmelainkan pada kualitas tata kelolastandardan bukti implementasi dalam pengelolaan data.
“Evaluasi ini bukan menilai seberapa banyak data yang dimiliki pemerintah daerah. Yang dinilai adalah bagaimana data tersebut dikelola dengan baikmemiliki standar yang jelasdidukung bukti pelaksanaandan benar-benar dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan,” tegasnya.
MenurutnyaPemerintah Provinsi NTB menargetkan capaian predikat Sangat Baik pada tingkat provinsi sekaligus mendorong seluruh pemerintah kabupaten dan kota di NTB meraih minimal predikat Baik dalam Evaluasi Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tahun 2026.
Untuk mencapai target tersebutHalik mengajak seluruh daerah memperkuat tata kelola internalmelengkapi regulasiserta memastikan tersedianya dokumen pendukung yang menjadi komponen utama dalam proses evaluasi.
“Yang perlu diperkuat bukan menambah data barutetapi memastikan setiap data memiliki tata kelola yang baikstandar yang jelasmetadata yang lengkapserta didukung regulasi dan bukti pelaksanaan yang memadai,” ujarnya.
Dalam sosialisasi tersebutteridentifikasi sejumlah tantangan yang masih dihadapi beberapa pemerintah kabupaten dan kotaterutama terkait belum tersedianya regulasi daerah mengenai penyelenggaraan Satu Data Indonesia serta belum terbentuknya tim pelaksana secara formal. Kondisi tersebut dinilai perlu segera dibenahi agar tidak memengaruhi hasil evaluasi.
Sebagai bagian dari penguatan kapasitas daerahpeserta juga mendapatkan pendalaman mengenai aspek-aspek utama yang menjadi indikator penilaian SDImulai dari perencanaan dan penetapan data prioritas daerahpengumpulan data oleh perangkat daerahpemeriksaan standar data dan metadata statistik maupun geospasialmekanisme penyebarluasan datahingga penguatan kepemimpinan data melalui pemanfaatandukungan pembiayaandan manajemen data yang berkelanjutan.
Halik optimistis seluruh kabupaten dan kota di NTB memiliki peluang besar untuk meningkatkan capaian indeks SDI apabila mampu memperkuat administrasiregulasidan tata kelola secara konsisten.
“Satu Data Indonesia bukan sekadar mengumpulkan datatetapi membangun ekosistem tata kelola data yang berkualitas sebagai fondasi pengambilan kebijakan yang tepatefektifdan akuntabel. Dengan kolaborasi yang kuat antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kotakami optimistis target peningkatan Indeks SDI dapat dicapai bersama,” pungkasnya. (*)
Ket. Foto:
Kegiatan Sosialisasi Evaluasi Penyelenggaraan Satu Data Indonesia (SDI) yang digelar di Ruang Rapat Dinas Kominfotik Provinsi NTB. (Ist)
