Mataram — Pemerintah Provinsi NTB resmi menjalin kolaborasi strategis dengan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Mataram. Sinergi ini ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) untuk memperkuat pelayanan publik dan penyebarluasan informasi terkait obat dan makananyang berlangsung di Aula BBPOM MataramKamis(7/5/26).
Kegiatan yang dirangkaikan dengan Forum Konsultasi Publik ini mengangkat tema: “Sinergi Pelayanan Publik yang Transparan dan Adaptif di Era Transformasi Digital.”
Kepala BBPOM MataramYogi Abasomenegaskan bahwa kerja sama ini merupakan langkah krusial dalam mengedukasi masyarakat mengenai keamanan dan legalitas produk. Salah satu fokus utamanya adalah menekan angka penyalahgunaan obat-obatan yang masih marak di tengah masyarakat.
“Kerja sama ini diharapkan memperluas jangkauan informasi obat dan makanan. Terutama yang paling penting adalah penanganan penyalahgunaan obat-obatan seperti TramadolTrihexyphenidyldan zat lainnya yang merugikan masyarakat,” ujar Yogi.
Selain aspek keamananMoU ini bertujuan mempermudah masyarakat dalam mengurus registrasi dan sertifikasi produk. Dengan memiliki izin edar resmiproduk UMKM lokal tidak hanya legal diperjualbelikan secara luastetapi juga memiliki peluang besar untuk menembus pasar eksporyang pada akhirnya akan mendongkrak ekonomi masyarakat.
Kepala Dinas Kominfotik NTB Dr. Ahsanul Khalikmenyoroti pentingnya transformasi digital yang sesungguhnya. Menurutnyatransformasi digital bukan sekadar menggunakan aplikasimelainkan perubahan menyeluruh dalam budaya kerja agar informasi yang sampai ke masyarakat lebih cepatakuratdan mudah dipahami.
Ahsanul mengungkapkan kekhawatirannya terhadap masifnya penyebaran hoaks terkait obat dan makanan di media sosial. Ia mengidentifikasi tiga masalah utama yang harus segera diatasi melalui kerja sama ini diantaranya:
Kecepatan Disinformasi: Hoaks tentang kosmetikobatdan pangan seringkali menyebar lebih cepat daripada klarifikasi resmi.
Literasi Digital: Kemampuan masyarakat dalam menyaring informasi yang masih belum merata.
Komunikasi Satu Arah: Informasi publik yang masih sering bersifat pengumuman kakupadahal di era digital masyarakat lebih membutuhkan dialog.
“Transformasi digital harus berbasis datadikelola oleh SDM yang bijakserta didukung budaya kerja yang responsif dan terbuka. Masyarakat saat ini tidak hanya ingin diberitahutetapi juga ingin didengar,” pungkas Ahsanul Khalikdalam kesempatan itu.
Melalui sinergi antara BBPOM Mataram dan Dinas Kominfotik NTBdiharapkan informasi edukatif dapat terdistribusi secara masifsehingga masyarakat NTB semakin terlindungi dari produk berbahaya serta lebih cerdas dalam memilah informasi di dunia maya. (F*)
Ket. Foto:
Kepala Dinas Kominfotik NTBAhsanul Khalik dan Kepala BBPOM Mataram Yogi Abaso Mataramusai melakukan penandatangan MoU. (Ist)
