Lombok Barat – Kelangkaan gas elpiji bersubsidi kembali menjadi keluhan utama masyarakat khusunya di Lombok Baratterutama di tengah meningkatnya kebutuhan rumah tangga selama peringatan bulan Maulid. Merespon keluhan masyarakat tersebutanggota Komisi II DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB)Hj. Nanik Suryatiningsih mendesak pemerintah daerah untuk segera mengambil langkah konkret.
Menurutnyakelangkaan gas elpiji 3 kg yang terjadi hampir setiap tahun menjelang bulan Maulid merupakan persoalan klasik yang semestinya sudah bisa diantisipasi. Ia menyoroti lemahnya distribusi dan pengawasan dari pihak terkait sebagai penyebab utama.
“Setiap momentum hari besar keagamaan seperti bulan Maulidpermintaan gas melon pasti meningkat. Seharusnya Pemda dan Pertamina sudah punya pola antisipasi tetap. Jangan masyarakat terus-menerus yang menjadi korban,” ujar Hj. NanikKamis(18/9/25) di Mataram.
Ia juga menegaskan bahwa distribusi gas elpiji bersubsidi harus benar-benar diawasi agar tidak salah sasaran. Masih banyak ditemukan praktik penyaluran yang tidak tepatseperti pembelian oleh pelaku usaha non-mikrodan meskipun ada harganya relatif naik. “Ini yang harus menjadi perhatian,” ujarnya.
Komisi II DPRD NTB pun mendorong pemerintah kabupaten/kotakhususnya Pemkab Lombok Baratuntuk lebih aktif berkoordinasi dengan Pertaminaagenhingga pangkalan resmi agar distribusi gas berjalan lancar dan sesuai kuota.
“Kami harap Pemda jangan hanya menunggu laporan masyarakat. Lakukan sidakevaluasi distribusidan kalau perlu tambah kuota sementara untuk mengatasi lonjakan kebutuhan selama Maulid,” tegasnya.
Lebih lanjutDPRD NTB juga meminta agar pemerintah daerah segera membuat sistem pemetaan kebutuhan gas di tiap kecamatandengan harapan adanya keseriusan dari pemerintah daerahpersoalan kelangkaan gas elpiji bisa diminimalisir di masa mendatangterlebih pada momen-momen penting keagamaan yang menjadi tradisi masyarakat NTB. (F3)
.
