Mataram – Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD NTB, Ali Usman Ahim, menjadi narasumber dalam Talk Show Hari Pers Nasional (HPN) 2026 yang digelar Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi NTB, Rabu (15/4). Kegiatan yang dirangkaikan dengan Halal Bihalal PWI NTB tersebut berlangsung di Kantor PWI NTB, Jalan Mahoni Nomor 5B, Monjok Baru, Kota Mataram.
Mengusung tema “Pers Sehat, Ekonomi Berdaulat Menuju NTB Makmur Mendunia”, acara itu dihadiri puluhan wartawan dari berbagai media, baik cetak , online dan TV.
Dalam kesempatan tersebut, Ali Usman menegaskan pentingnya menjaga profesionalisme dan integritas pers di tengah derasnya arus informasi yang kian tak terbendung.
Menurutnya, hanya pers yang jujur, berani, dan bertanggung jawab yang mampu menjadi penjaga kebenaran di tengah maraknya disinformasi.
“Semoga insan pers semakin profesional dalam setiap karya, tetap teguh menjaga integritas, dan konsisten menjunjung tinggi etika jurnalistik,” ujarnya di hadapan peserta talk show.
Ali Usman juga menyinggung persoalan yang selama ini kerap dianggap sensitif, yakni relasi transaksional antara pemerintah dan media. Ia menilai hubungan yang dibangun atas dasar kepentingan fasilitas dan keuntungan sesaat justru dapat merusak independensi pers.
“Pers yang sehat tidak akan pernah lahir dari relasi transaksional. Pemerintahan tanpa kritik itu berbahaya bagi demokrasi,” tegasnya.
Ia mengingatkan, pers yang lemah berpotensi melahirkan demokrasi yang lumpuh. Ketika media kehilangan daya kritis, publik akan kehilangan akses terhadap informasi yang objektif dan keadilan.
Sebagai bentuk komitmen, Ali Usman menyatakan DPRD NTB membuka ruang solusi melalui pembentukan regulasi daerah (Perda) yang berpihak pada keberlangsungan media lokal. Regulasi afirmatif dinilai penting untuk menciptakan ekosistem pers yang sehat, baik dari sisi kualitas pemberitaan maupun keberlanjutan ekonomi perusahaan media.
Dukungan tersebut, lanjutnya, dapat berupa kebijakan periklanan yang adil, peningkatan kapasitas jurnalis, hingga fasilitasi yang tidak mengintervensi independensi redaksi.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa kunci utama tetap berada pada komitmen insan pers itu sendiri. Media harus berani menyampaikan kritik berbasis data, menjaga integritas, serta tidak tunduk pada tekanan kekuasaan maupun kepentingan ekonomi.
Di tengah gempuran digitalisasi dan dominasi platform besar, Ali Usman menilai media lokal berada di titik kritis dan menghadapi tantangan berat untuk bertahan.
“DPRD harus hadir melahirkan kebijakan untuk melindungi media lokal. Kita tidak boleh membiarkan mereka kalah oleh arus perubahan,” katanya.
Ia menutup pernyataannya dengan penegasan bahwa kekuatan pers berbanding lurus dengan kualitas demokrasi. “Semakin pers melemah, demokrasi pasti lumpuh. Tapi jika pers kuat dan berintegritas, maka pemerintahan yang sehat dan lompatan pembangunan akan tercipta,” pungkasnya.
Talk show yang dipandu oleh wartawan Global FM itu juga menghadirkan akademisi, dan wartawan senior Sukisman Azmi sebagai narasumber. (F*)
Ket. Foto:
Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD NTB, Ali Usman Ahim (tengah) menjadi narasumber talkshow PWI NTB. (Ist)
