Mataram – Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Muhamad Iqbal mengutuk keras dugaan tindak kekerasan seksual terhadap dua santriwati yang diduga dilakukan oleh pimpinan sebuah pondok pesantren di Kecamatan SukamuliaKabupaten Lombok Timur. Ia menegaskansegala bentuk pelecehan dan kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak merupakan kejahatan serius yang tidak dapat ditoleransi.
“NTB harus menjadi zona aman bagi anak-anak untuk tumbuh dan berkembang. Siapa pun pelakunyakriminal adalah kriminal dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum,” tegas Gubernur Iqbal, dalam siaran persSabtu(31/1).
Meski peristiwa tersebut terjadi di lingkungan pesantrenGubernur Iqbal menekankan agar tidak ada stigma negatif terhadap lembaga pesantren secara keseluruhan. Menurutnyakasus ini merupakan perbuatan oknum dan harus diproses sebagai pertanggungjawaban individu pelakutanpa menggeneralisasi institusi pendidikan keagamaan.
Pemerintah Provinsi NTBmelalui Kepala Dinas KomunikasiInformatikadan Statistik NTB Dr. Ahsanul Khalikmenyampaikan apresiasi dan dukungan penuh kepada Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) serta Pemberantasan Perdagangan Orang (PPO) Polda NTB bersama Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kota Mataram yang telah mengungkap dan menangani perkara tersebut.
Pemprov NTB berharap aparat penegak hukum menerapkan pasal-pasal yang memberatkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta mengusut tuntas kasus initermasuk membuka kemungkinan adanya korban lain selain dua korban yang telah teridentifikasi.
Ahsanul Khalik menegaskanGubernur NTB memastikan kehadiran negara sebagai pelindung korban dengan menjamin proses hukum berjalan secara adiltransparandan berpihak pada pemulihan korban.
Lebih lanjutGubernur Iqbal memerintahkan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) NTB bersama Rumah Sakit Mutiara Sukma untuk segera memberikan pendampingan menyeluruh kepada para korban. Pendampingan meliputi layanan psikologismedisdan sosialyang dilakukan secara terkoordinasi dengan LPA Kota Mataram serta Direktorat Reserse PPA dan PPO Polda NTB.
“Korban harus ditangani sebaik mungkin. Negara hadir untuk memulihkan trauma dan depresi yang dialami korban agar mereka dapat kembali menjalani kehidupan secara bermartabat,” ujarnya.
Pemerintah Provinsi NTB juga menegaskan komitmennya untuk melindungi identitas korban secara penuh demi menjaga keselamatanprivasiserta proses pemulihan psikologis korban.
Selain ituPemprov NTB mengimbau masyarakat agar tidak takut melapor apabila mengetahui atau mengalami kekerasan seksualkhususnya yang menimpa perempuan dan anak. Partisipasi masyarakat dinilai penting untuk memutus rantai kekerasan dan mencegah munculnya korban baru.
Ke depanPemprov NTB bersama pemerintah kabupaten/kota akan memperkuat langkah pencegahan melalui edukasipengawasanserta penguatan sistem perlindungan anak di lingkungan pendidikan dan keagamaandisertai peningkatan koordinasi lintas sektor.
Gubernur Iqbal menegaskanPemerintah Provinsi NTB akan mengawal penanganan kasus ini hingga tuntasmemastikan korban mendapatkan perlindungan maksimalserta menegaskan tidak ada ruang toleransi bagi pelaku kekerasan seksual.
“Tidak boleh ada pembiaran. Kekerasan seksual adalah kejahatan kemanusiaandan negara harus berdiri di sisi korban,” pungkasnya. (F*)
Ket. Foto:
Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal. (Ist)
Sumber : Kominfotik NTB
