Mataram – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mempercepat revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dengan mengintegrasikan kajian risiko bencana sebagai fondasi pembangunan yang lebih amanmemperkuat ketahanan pangansekaligus memberikan kepastian bagi investasi.
Komitmen tersebut ditegaskan Gubernur NTBH. Lalu Muhamad Iqbaldalam Rapat Koordinasi Kekeringan dan Integrasi Kajian Risiko Bencana (KRB) ke dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang dihadiri Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI SuharyantoDirektur Jenderal Tata Ruang Kementerian ATR/BPN Suyus Windayanapara bupati dan wali kota se-NTBserta jajaran kementerian dan lembaga terkait di Astoria Hotel Mataram (24/7).
Gubernur Miq Iqbal mengatakan revisi RTRW menjadi langkah strategis untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang selama ini menghambat pembangunan daerahterutama dalam memberikan kepastian hukum bagi investasi tanpa mengabaikan aspek keselamatan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan.
“NTB memiliki kekayaan alam yang luar biasatetapi pada saat yang sama juga menghadapi berbagai potensi bencana. Karena itupembangunan harus berjalan beriringan dengan upaya mitigasi yang terencana dan berkelanjutan,” ujar Miq Iqbal.
Ia mengungkapkanhingga saat ini masih terdapat ratusan rencana investasi di NTB yang belum dapat diproses melalui sistem Online Single Submission (OSS) akibat belum selesainya penyesuaian dokumen tata ruang. Kondisi tersebut berdampak pada tertundanya berbagai investasi di sektor perumahaninfrastrukturpariwisatahingga pengembangan kawasan ekonomi.
Karena ituPemerintah Provinsi NTB bersama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) membangun kesepahaman baru dalam penyelesaian revisi RTRW melalui pendekatan yang lebih fleksibel tanpa mengurangi komitmen menjaga ketahanan pangan.
Menurut Miq Iqbal apabila sebelumnya target perlindungan lahan sawah dipenuhi oleh masing-masing kabupaten dan kotakini pengukurannya dilakukan pada tingkat provinsi sehingga memungkinkan adanya mekanisme subsidi silang antarwilayah.
“Alhamdulillahmelalui komitmen seluruh kepala daerahNTB berhasil mencapai angka perlindungan lahan sawah sebesar 87,04 persen. Kesepakatan ini menjadi landasan penting untuk mempercepat penyelesaian persoalan tata ruang sehingga investasi yang selama ini tertunda dapat segera berjalan,” jelasnya.
Pada kesempatan yang samaseluruh pemerintah kabupaten dan kota di NTB menandatangani komitmen percepatan revisi RTRW dengan mengintegrasikan Kajian Risiko Bencana (KRB) dan perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) ke dalam dokumen tata ruang. Langkah tersebut menjadi bagian penting dalam mewujudkan pembangunan yang tangguh terhadap bencana sekaligus menjaga keberlanjutan sumber daya pangan.
Sementara ituKepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengingatkan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat risiko bencana tertinggi di dunia sehingga mitigasi harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari setiap proses pembangunan.
Memasuki musim kemaraukata Suharyantoperhatian pemerintah saat ini difokuskan pada ancaman kekeringan dan kebakaran hutan serta lahan. Berdasarkan analisis BNPB dan BMKGsebagian wilayah NTB memiliki tingkat kerawanan kekeringan yang cukup tinggi sehingga diperlukan langkah antisipasi sejak dini.
“Mitigasi jauh lebih murah dibandingkan biaya yang harus dikeluarkan setelah bencana terjadi. Karena itukesiapsiagaan harus dibangun sebelum bencana datang,” tegasnya.
Sebagai bentuk dukungan kepada pemerintah daerahBNPB akan terus memperkuat kapasitas penanggulangan bencana melalui penyediaan kendaraan operasionalpompa airsumur bortangki airlogistik kebencanaanhingga dukungan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana sesuai kebutuhan daerah.
Direktur Jenderal Tata Ruang Kementerian ATR/BPNSuyus Windayanamenegaskan bahwa tata ruang bukan sekadar instrumen perizinantetapi menjadi fondasi utama dalam mengatur arah pembangunanmelindungi kawasan pertanianmengendalikan pemanfaatan ruangdan mengurangi risiko bencana.
MenurutnyaKementerian ATR/BPN pada tahun 2026 mengalokasikan penyusunan enam dokumen Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di Provinsi NTB sebagai bagian dari percepatan pengendalian pemanfaatan ruang sekaligus mendukung pelayanan perizinan yang lebih cepat dan memberikan kepastian bagi investor.
Dalam penyusunan RTRW tersebutdata kebencanaan dari BNPB akan diintegrasikan dengan data geospasial untuk menentukan kawasan rawan bencanajalur evakuasilokasi evakuasi sementaraserta kawasan yang harus dilindungi dari pemanfaatan berisiko tinggi.
Percepatan revisi RTRW yang mengintegrasikan kajian risiko bencana menjadi langkah strategis Pemerintah Provinsi NTB dalam menyelaraskan kepentingan pembangunanperlindungan lingkungandan ketahanan pangan. Dengan kepastian tata ruang yang lebih adaptif dan berbasis mitigasi bencanaNTB diharapkan mampu menghadirkan iklim investasi yang semakin kondusifmempercepat pertumbuhan ekonomiserta membangun daerah yang lebih tangguhamandan berkelanjutan bagi generasi mendatang. (*)
Ket. Foto:
Gubernur NTBH. Lalu Muhamad Iqbalmemberikan sambutan dalam Rapat Koordinasi Kekeringan dan Integrasi Kajian Risiko Bencana (KRB) ke dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah. (Ist)
