Mataram – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN)Nusron Wahidmengimbau pemerintah daerah (Pemda) di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk mempercepat penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Menurutnyadaerah yang sudah memiliki RDTR akan membuka peluang investasi masuk karena kepengurusan izin usaha berupa Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dapat disusun lebih mudah.
“Menyusun KKPR akan lebih mudah kalau ada RDTR. Daerah yang punya potensi bisa menjadi tidak ada gunanya kalau belum memiliki RDTR. Karena itusaya harap Bapak/Ibu dapat menyusun RDTR secepatnya,” ujar Menteri Nusron dalam Rapat Koordinasi (Rakor) bersama GubernurBupatidan Wali Kota Se-NTBdi Kantor Gubernur NTBMataramJumat (10/04/2026).
Di NTBdaerah yang sudah menyelesaikan RDTR baru ada 15 dari target 77. Artinyamasih terdapat 62 RDTR yang perlu segera dituntaskan. Target tersebut terdiri dari Kabupaten Lombok Barat 9 RDTRKab. Lombok Tengah 11 RDTRKab. Lombok Timur 7 RDTRKab. Sumbawa 6 RDTRKab. Dompu 6 RDTRKab. Bima 16 RDTRKab. Sumbawa Barat 11 RDTRKab. Lombok Utara 5 RDTRKota Mataram 3 RDTRdan Kota Bima 3 RDTR.
Kepada para kepala daerah yang hadir dalam RakorMenteri Nusron juga menekankan pentingnya mencantumkan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) sebesar 87% dari total Lahan Baku Sawah (LBS)serta mengalokasikan masing-masing 1% untuk infrastruktur/industri dan lahan cadangan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Ketentuan itu sejalan dengan aturan dalam RPJMN 2025-2029. Pemda juga diminta segera menetapkan komitmen melalui keputusan kepala daerah terkait penetapan sementara kawasan tersebutguna mencegah alih fungsi lahan yang tidak terkendali.
“Saya minta bupati/wali kota memasukkan LP2B sebesar 87% dan KP2B 89%. Jika ada yang sudah terlanjur dialihfungsikanmaka wajib dilakukan penggantian lahan. Jika tidakada sanksi pidana sesuai undang-undang. Ini bukan untuk menakut-nakutitetapi untuk menegakkan aturan,” tegas Menteri Nusron.
Gubernur NTBLalu Muhamad Iqbalmenyatakan akan segera menindaklanjuti arahan Menteri ATR/Kepala BPN. Ia menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi NTB untuk mempercepat penyusunan RDTR di seluruh kabupaten/kota sebagai bagian dari upaya menciptakan iklim investasi yang kondusif dan berkelanjutan.
Dalam Rakor tersebutGubernur NTB bersama Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi NTBStanleyjuga melakukan penandatanganan nota kesepakatan (MoU) mengenai sinergitas pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan di bidang pertanahan. Prosesi ini disaksikan langsung oleh Menteri ATR/Kepala BPN.
Selain ituturut dilakukan penyerahan sertipikat tanah untuk 38 bidang tanah wakaf3 bidang Sertipikat Hak Pakai Pemerintah Provinsi NTB yang diterima langsung oleh gubernurserta 151 Sertipikat Hak Pakai untuk aset Pemerintah Kabupaten/Kota di NTB.
Rakor ini dihadiri oleh Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) se-NTB. Turut mendampingi Menteri ATR/Kepala BPN dalam kesempatan tersebutKepala Biro Hubungan Masyarakat dan ProtokolShamy Ardian; Tenaga Ahli Menteri Bidang Komunikasi PublikRahmat Sahidserta Kepala Kantor Pertanahan se-NTB. (*)
Ket. Foto:
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN)Nusron Wahidsaat Rapat Koordinasi (Rakor) bersama GubernurBupatidan Wali Kota Se-NTBdi Kantor Gubernur NTBMataramJumat (10/04/2026). (Ist)
