Lombok Barat – Komitmen pemerintah pusat dalam memperkuat ekonomi desa melalui program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) menjadi perhatian serius dari berbagai kementerian. Salah satunya adalah Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) yang melalui Deputi Bidang Koordinasi Informasi dan Komunikasi (Inkom) melakukan kunjungan langsung ke KDMP Desa Batu MekarKecamatan LingsarKabupaten Lombok BaratNusa Tenggara Barat.
Lokasi gerai usaha koperasi yang terletak di Komplek Pasar Buah Jongklak ini menjadi pusat perhatian rombongan Kemenko Polkam yang dipimpin oleh Deputi InkomEko D. Indarto.
“Kehadiran kami di sini untuk menyerap informasi lapanganyang kemudian akan kami harmonisasikan dengan kementerian teknis di pusat,” ujar Eko D. Indarto di sela kunjungannyaKamis(11/9).
Menurut Ekopihaknya ingin memahami langsung kendala maupun tantangan yang dihadapi oleh pengurus KDMP agar dapat menjadi bahan evaluasi lintas kementerian. Ia menegaskan bahwa KDMP merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo yang baru saja diluncurkan dan berpotensi menjadi motor penggerak ekonomi rakyat.
“Prinsip koperasi itu dari anggotaoleh anggotadan untuk anggota. Tapi ke depankoperasi ini harus berkembang lebih jauh tidak hanya simpan pinjamtetapi juga usaha-usaha produktif dan bahkan bisa menjadi mitra program Makan Bergizi Gratis (MBG),” jelas Eko.
Ia menambahkanKDMP diharapkan dapat bertransformasi menjadi penyedia bahan baku pangankhususnya untuk mendukung program MBG di Satuan Pendidikan Penyelenggara Gizi (SPPG)dan membuka lapangan kerja baru bagi warga desa.
Sementara ituBupati Lombok BaratH. Lalu Ahmad Zainidalam pernyataan terpisah juga menegaskan pentingnya KDMP memiliki visi bisnis yang jelas.
“Koperasi harus punya arah usaha yang nyata. Kita dorong jenis usaha yang variatif agar saling dukung antar-KDMP. MisalnyaDinas Pertanian saat ini tengah menginventarisasi jumlah peternak ayamini bisa dikembangkan menjadi usaha koperasi,” kata Bupati.
Kunjungan Deputi Inkom ini juga menjadi forum dialog dengan 16 Ketua KDMP dari Kecamatan Lingsar. Berbagai persoalan mengemukamulai dari kejelasan regulasi Kementerian Desaposisi BUMDes dalam struktur ekonomi desahingga kemitraan koperasi dengan perbankanterutama terkait penjaminan Dana Desa.
“Masih banyak regulasi yang perlu disinkronkan. Salah satunya tentang jaminan penggunaan Dana Desa sebagai modal koperasi. Ini penting agar Kepala Desa tidak ragu dalam mendorong kemajuan KDMP,” pungkas Eko.
Kunjungan ini menjadi langkah awal yang strategis dalam mengidentifikasi hambatan sekaligus memperkuat sinergi pusat dan daerah dalam membangun ekonomi desa berbasis koperasi. (F3)
Ket. Foto:
Kunjungan Deputi Inkom Kemenko PolkamEko D. Indartobeserta rombongan di Lombok BaratNTB. (Ist)
