Mataram – Belum adanya Sekretaris Daerah (Sekda) definitif di lingkungan Pemerintah Provinsi NTB dinilai berpotensi memengaruhi kinerja birokrasi. DPRD NTB meminta proses seleksi segera dirampungkan agar pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu
Wakil Ketua III DPRD Nusa Tenggara Barat (NTB), Haji Muzihir, menyoroti belum terisinya jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi NTB secara definitif. Ia menilai, kekosongan jabatan strategis tersebut perlu segera diakhiri agar roda pemerintahan dan pelayanan publik dapat berjalan lebih efektif dan optimal.
Muzihir menegaskan, pihaknya tidak mempersoalkan latar belakang calon Sekda, baik berasal dari aparatur lokal NTB maupun dari luar daerah. Menurutnya, hal terpenting adalah kapasitas, kompetensi, dan kualitas calon dalam menjalankan peran sebagai motor penggerak birokrasi pemerintahan daerah.
“Kalau saya, mau orang asli NTB ataupun orang luar, tidak ada persoalan. Yang penting berkualitas,” ujar Muzihir, (2/2).
Ia menambahkan, keputusan akhir sepenuhnya menjadi kewenangan Gubernur NTB sebagai kepala daerah. “Pak Gubernur tentu lebih tahu dan beliau juga yang akan bertanggung jawab nantinya,” katanya.
Ia menilai, jabatan Sekda memiliki peran sentral dalam mengintegrasikan kebijakan gubernur dengan pelaksanaan birokrasi sehari-hari. Karena itu, keberadaan Sekda definitif sangat dibutuhkan untuk memastikan koordinasi antar organisasi perangkat daerah (OPD) berjalan efektif dan kebijakan pemerintah dapat dieksekusi secara maksimal.
Saat ini, proses seleksi Sekda Provinsi NTB masih terus berjalan. Pemerintah Provinsi NTB telah mengusulkan tiga nama calon Sekda kepada pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk diproses lebih lanjut. Ketiga nama tersebut akan menjalani penilaian administratif dan kompetensi sebelum Menteri Dalam Negeri menetapkan Sekda definitif atas usulan Gubernur NTB.
Adapun tiga calon Sekda Provinsi NTB yang diusulkan masing-masing adalah Abul Chair, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur; Ahmad Saufi, Asisten Deputi Pemberdayaan dan Peningkatan Prestasi Bangsa Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK); serta Ahsanul Khalik, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi NTB. (F*)
Ket. Foto: Wakil Ketua III DPRD Provinsi NTB, H. Muzihir. (/fit)
