Mataram – Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang juga merupakan anggota Komisi II, Abdul Rauf, menegaskan pentingnya pengelolaan dana pokok-pokok pikiran (pokir) anggota dewan secara bertanggung jawab dan tepat sasaran. Menurutnya, dana pokir merupakan instrumen penting dalam mendorong pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah pemilihan (Dapil) masing-masing.
Politisi dari Partai Demokrat itu menjelaskan, bahwa seluruh usulan program berasal dari aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui kegiatan reses di setiap masa sidang. Dari berbagai aspirasi itulah, dilakukan seleksi dan prioritasasi berdasarkan kebutuhan riil dan kemampuan anggaran pemerintah daerah.
“Variasi usulan itu sangat banyak, mulai dari ibu-ibu, generasi muda, hingga tokoh masyarakat. Namun, karena keterbatasan anggaran, kami mengutamakan yang bisa disepakati bersama masyarakat,” jelasnya.
Abdul Rauf mengungkapkan, jiak dirinya mampu mengakomodasi hingga 14 titik kegiatan melalui dana pokir, dengan nilai anggaran berkisar antara Rp200 juta hingga Rp300 juta per titik, tergantung pada urgensi dan kebutuhan program di lapangan.
Ia menekankan bahwa dana pokir yang dikelola secara benar mampu menciptakan multiplier effect positif bagi masyarakat, karena anggota dewan berada di garis terdepan dalam memperjuangkan kebutuhan warga yang kerap tidak tertampung melalui jalur formal seperti Musrenbang.
“Tiga saluran aspirasi, seperti Musrenbang dan lainnya, sering kali tidak mampu menjawab cepat kebutuhan masyarakat. Maka, masyarakat sangat menggantungkan harapan pada DPRD. Tapi sekali lagi, kemampuan pokir kami terbatas,” ujarnya.
Menanggapi kritik soal potensi penyalahgunaan dana pokir, Abdul Rauf dengan tegas menyatakan bahwa semua kembali kepada integritas pribadi masing-masing anggota dewan.
“Kalau kita sadar bahwa kita diantar oleh rakyat ke kursi dewan, maka kita harus kembali kepada mereka. Jangan hanya muncul menjelang pemilu. Itu soal integritas,” tegasnya.
Untuk meminimalkan penyimpangan, ia menekankan pentingnya seluruh anggota DPRD mematuhi mekanisme dan aturan yang telah ditetapkan. Menurutnya, pelanggaran biasanya terjadi ketika ada kegiatan yang dipaksakan di luar prosedur resmi.
Sebagai bentuk komitmen dan tanggung jawab politik terhadap konstituennya, Abdul Rauf juga aktif dalam mendampingi kepala daerah memperjuangkan program strategis ke tingkat provinsi.
“Hari Rabu ini saya dijadwalkan mendampingi Wali Kota Bima menghadap Gubernur NTB untuk memperjuangkan dukungan terhadap program pembangunan Kota Bima. Ini juga bagian dari kerja politik kami sebagai wakil rakyat,” pungkasnya. (F3)
Ket. Foto:
Anggota DPRD NTB, H. Abdul Ra’uf. (Ist)
