Mataram — Menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, PLN Unit Induk Wilayah Nusa Tenggara Barat (PLN UIW NTB) terus memperkuat komitmen menghadirkan sistem kelistrikan yang andal dan merata sebagai fondasi pertumbuhan ekonomi daerah. Komitmen tersebut mendapat apresiasi dari Anggota Komite II Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Mirah Midadan Fahmid, dalam kunjungannya bersama tim ke Kantor PLN UIW NTB untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang Ketenagalistrikan di Nusa Tenggara Barat.
Dalam kunjungan tersebut, Mirah menyampaikan bahwa pengawasan dilakukan untuk mengetahui secara langsung kondisi sektor ketenagalistrikan di NTB, termasuk potensi kendala yang dihadapi dalam pemenuhan kebutuhan listrik masyarakat. Berdasarkan pemaparan yang disampaikan General Manager PLN UIW NTB Yondri Zulfadli bersama jajaran, secara umum tidak terdapat kendala berarti dalam penyelenggaraan kelistrikan di wilayah NTB. Kondisi tersebut menunjukkan kesiapan PLN dalam menjaga keberlangsungan pasokan listrik untuk mendukung aktivitas masyarakat dan pembangunan daerah.
“Jadi kunjungan saya bersama tim hari ini dalam bentuk pengawasan dari Undang-Undang Ketenagalistrikan. Kami ingin mengetahui apakah ada kendala yang berarti khususnya untuk sektor ketenagalistrikan di Nusa Tenggara Barat atau tidak. Ternyata secara umum, Pak Yondri sudah menjelaskan bersama seluruh jajaran bahwa tidak ada kendala yang berarti,” ujar Mirah.
Ia juga mengapresiasi capaian PLN dalam meningkatkan akses listrik masyarakat NTB. Berdasarkan data yang dipaparkan, rasio elektrifikasi di Nusa Tenggara Barat telah mendekati 100 persen, sementara jumlah masyarakat yang belum menjadi pelanggan PLN relatif kecil. Capaian ini dinilai sebagai keberhasilan penting dalam memperluas akses energi sekaligus menjadi modal strategis bagi NTB untuk meningkatkan produktivitas ekonomi masyarakat.
“Kalau kita lihat data by data, semuanya tidak ada kendala yang berarti, semuanya sudah sukses. Rasio elektrifikasi sudah hampir 100 persen dan yang non-PLN juga cuma sedikit yang belum menjadi pelanggan PLN di Nusa Tenggara Barat. Saya rasa ini adalah suatu kesuksesan, suatu capaian yang luar biasa untuk PLN itu sendiri dan ini perlu kita tingkatkan,” kata Mirah.
Menurut Mirah, tantangan berikutnya adalah memastikan ketersediaan infrastruktur dan pasokan listrik mampu mengimbangi peningkatan aktivitas ekonomi, khususnya pengembangan sektor industri dan hilirisasi di NTB. Pertumbuhan sektor tersebut akan mendorong peningkatan kebutuhan daya listrik sekaligus membuka peluang terciptanya nilai tambah ekonomi dan lapangan kerja yang pada akhirnya berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal ini sejalan dengan semangat kemerdekaan melalui pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
General Manager PLN UIW NTB, Yondri Zulfadli, menyampaikan apresiasi atas kunjungan dan pengawasan yang dilakukan Komite II DPD RI sebagai bagian dari penguatan sinergi antara PLN dan pemangku kepentingan dalam memastikan layanan kelistrikan terus berkembang.
“Kami berterima kasih atas kunjungan dan apresiasi yang disampaikan Ibu Mirah Midadan Fahmid bersama Komite II DPD RI. Bagi PLN, capaian rasio elektrifikasi yang mendekati 100 persen merupakan fondasi penting untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan. Ke depan, kami siap memperkuat keandalan sistem dan mendukung kebutuhan listrik sektor industri serta hilirisasi di NTB, sehingga listrik tidak hanya hadir sebagai layanan dasar, tetapi menjadi energi penggerak pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” pungkas Yondri, dalam keterangannya, Jumat, (24/7).
Ket. Foto: General Manager PLN UIW NTB, Yondri Zulfadli menerima kunjungan kerja Anggota Komite II Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Mirah Midadan Fahmid, beserta rombongan di Kantor PLN UIW NTB. (Ist)
