Kampar – Staf Khusus Menteri Bidang Reforma Agraria pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN)Rezka Oktoberiamenegaskan bahwa program pendaftaran tanah ulayat tidak bertujuan mengubah status tanah adat menjadi tanah negara. Sebaliknyapengadministrasian tanah ulayat merupakan bentuk kehadiran negara untuk memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak masyarakat hukum adat.
“Pemerintah melalui Kementerian ATR/BPN menegaskan bahwa tidak ada niat atau kebijakan untuk menjadikan tanah ulayat sebagai milik negaramaupun memfasilitasi kepentingan investor dengan mengesampingkan kepentingan masyarakat. Tujuan utamanya adalah melindungi kepentingan masyarakat adat kita selaku pemilik tanah. Jadisama sekali tidak ada tujuan untuk menghilangkan hak adat,” ujar Rezka Oktoberia saat Kunjungan Lapangan dan Monitoring Pendaftaran Tanah Ulayat di Desa Gunung SahilanKabupaten KamparKamis (09/07/2026).
Rezka Oktoberia menjelaskanpendaftaran tanah ulayat merupakan upaya menyelaraskan hukum adat dengan sistem hukum pertanahan nasional tanpa menghilangkan nilai-nilai adat yang telah diwariskan secara turun-temurun. Pendaftaran tanah jadi wujud kehadiran negara dalam memastikan hak masyarakat adat tetap terlindungi sekaligus menjawab kebutuhan hukum di masa kini.
Keputusan untuk mendaftarkan tanah ulayat sepenuhnya berada di tangan masyarakat adat sebagai pemegang hak. “Pendaftaran Tanah Ulayat adalah hakbukan kewajiban. Negara harus memastikan bahwa warisan leluhur tetap terjaga dan tidak tergerus oleh zaman,” tuturnya.
Tanah ulayat yang sudah terdaftar dan tersertipikasi bisa memberikan banyak manfaat bagi masyarakat hukum adat. Selain memberikan kepastian hukumpendaftaran tanah juga berfungsi melindungi aset masyarakat hukum adatmencegah sengketa dan konflik akibat tumpang tindih klaimserta menjaga agar tanah ulayat tidak hilang atau beralih secara tidak sah di masa mendatang.
Rezka Oktoberia menyebuttanah ulayat merupakan tanah dengan gabungan nilai ekonomi sekaligus nilai sosialbudayadan spiritual yang menjadi bagian dari identitas masyarakat hukum adat. Oleh karena ituperlindungan hukum atas tanah ulayat sangatlah penting agar hak atas tanah tetap terjaga hingga generasi mendatang. “Pendaftaran tanah ulayat ibarat benteng. Benteng yang memastikan tanah itu tetap menjadi milik masyarakat adat. Bukan hanya hari initapi juga untuk anak cucu di masa depan,” pungkasnya.
Kegiatan ini turut dihadiri jajaran Kantor Wilayah BPN Provinsi RiauKantor Pertanahan Kabupaten Kamparpemerintah daerahninik mamaktokoh adatdan masyarakat hukum adat. Selain meninjau lokasi tanah ulayat di Desa Gunung Sahilanseluruh pihak juga berdialog untuk menyamakan pemahaman mengenai batas wilayah adatstatus tanah ulayatserta langkah-langkah percepatan pendaftaran tanah ulayat tersebut. (*)
Ket. Foto:
Staf Khusus Menteri Bidang Reforma Agraria pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN)Rezka Oktoberiadan jajarannya saat Kunjungan Lapangan dan Monitoring Pendaftaran Tanah Ulayat di Desa Gunung SahilanKabupaten KamparKamis (09/07/2026). (Ist)
