Mataram – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terus mendorong penguatan tata kelola data sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan yang lebih efektif dan tepat sasaran. Melalui implementasi program Satu Data Indonesia, NTB menargetkan peningkatan predikat Indeks Satu Data Indonesia (SDI) menjadi kategori Sangat Baik pada penilaian tahun 2026.
Upaya tersebut dibahas dalam rapat koordinasi yang diselenggarakan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Kominfotik) NTB bersama Bappeda NTB selaku Sekretariat Forum Satu Data dan penanggung jawab data geospasial daerah di Ruang Rapat Kepala Dinas Kominfotik NTB, Kamis (11/6).
Kepala Dinas Kominfotik NTB yang juga Juru Bicara Pemerintah Provinsi NTB, Dr. H. Ahsanul Halik, mengungkapkan bahwa hasil Evaluasi Penyelenggaraan Satu Data Indonesia menunjukkan tren positif. NTB berhasil meraih nilai 75,85 dengan predikat Baik, meningkat signifikan dibanding capaian sebelumnya yang berada di angka 53,44 atau kategori Cukup.
Menurut pria yang akrab disapa Aka itu, peningkatan tersebut merupakan hasil kolaborasi berbagai pihak, mulai dari perangkat daerah, Bappeda, Badan Pusat Statistik (BPS), Walidata, Walidata Pendukung hingga para produsen data di lingkungan pemerintah daerah.
“Yang perlu dipahami, penilaian Satu Data Indonesia bukan sekadar menilai banyaknya data yang dimiliki daerah. Yang dinilai adalah bagaimana data itu dikelola, didokumentasikan, memiliki standar yang jelas, mudah dibagipakaikan, dan benar-benar digunakan dalam pengambilan kebijakan,” ujarnya.
Aka menegaskan, penguatan tata kelola data sejalan dengan arah pembangunan yang menjadi perhatian Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal. Menurutnya, kebijakan pembangunan yang efektif harus bertumpu pada data yang valid, terintegrasi, dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Pak Gubernur menaruh perhatian besar terhadap penguatan tata kelola data karena seluruh kebijakan pembangunan harus berbasis fakta dan kebutuhan riil masyarakat. Data yang baik akan menghasilkan kebijakan yang lebih tepat sasaran dan berdampak nyata bagi masyarakat,” katanya.
Ia menjelaskan, keberadaan data yang terintegrasi akan memudahkan pemerintah dalam menentukan prioritas program pembangunan, mulai dari penanganan kemiskinan, penguatan ketahanan pangan, pengembangan pariwisata berkelanjutan, peningkatan kualitas layanan publik, hingga percepatan transformasi digital pemerintahan.
Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan, sebagian besar komponen penyelenggaraan Satu Data Indonesia di NTB telah menunjukkan perkembangan yang baik. Ketersediaan data pembangunan semakin lengkap, portal data daerah telah beroperasi, dan pemanfaatan data dalam berbagai program pembangunan terus meningkat.
Meski demikian, masih terdapat beberapa aspek yang perlu diperkuat, khususnya terkait perencanaan data dan pemeriksaan data. Pemerintah daerah juga fokus menyempurnakan standar data geospasial serta metadata yang menjadi salah satu indikator penting dalam penilaian nasional.
Sekretariat Forum Satu Data NTB, Dr. Suryani Eka Wijaya, optimistis NTB mampu meraih nilai di atas 90 dan masuk kategori Sangat Baik pada evaluasi mendatang. Untuk mencapai target tersebut, Pemprov NTB tengah menyiapkan sejumlah langkah penguatan kelembagaan, termasuk pembentukan Tim Manajemen Data Spasial tingkat provinsi dan penyusunan regulasi pendukung tata kelola data.
Sementara itu, Penanggung Jawab Data Geospasial NTB, Tribhuana Tungga Dewi, ST, M.Si, menyampaikan bahwa Bappeda NTB telah mengidentifikasi sedikitnya 155 peta tematik yang mendukung kebutuhan pembangunan daerah. Sebagian peta tersebut telah terintegrasi ke dalam Portal NTB Satu Data dan platform Desa Berdaya.
Menurutnya, penguatan data geospasial menjadi instrumen penting dalam mewujudkan perencanaan pembangunan yang lebih presisi di berbagai sektor, seperti pertanian, pariwisata, pendidikan, kesehatan, infrastruktur hingga mitigasi kebencanaan.
Dari sisi transformasi digital, Kepala Bidang Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Dinas Kominfotik NTB, Yasrul, menambahkan bahwa capaian Indeks Satu Data Indonesia juga berpengaruh terhadap penilaian Pemerintahan Digital (Pemdi). Karena itu, peningkatan kualitas tata kelola data memiliki nilai strategis dalam mendukung kinerja pemerintahan secara keseluruhan.
Dengan sinergi yang terus diperkuat antara Dinas Kominfotik, Bappeda, perangkat daerah dan seluruh produsen data, Pemerintah Provinsi NTB optimistis mampu mencapai kategori Sangat Baik pada penilaian tahun 2026.
Aka menegaskan, tujuan utama penguatan Satu Data Indonesia bukan sekadar mengejar nilai evaluasi, melainkan memastikan seluruh kebijakan pembangunan diambil berdasarkan data yang akurat dan dapat dipercaya.
“Tujuan akhirnya bukan sekadar memperoleh nilai tinggi. Yang terpenting adalah menghadirkan data yang akurat, terintegrasi, dan dapat dipercaya sebagai fondasi pembangunan NTB yang lebih maju, efektif, dan tepat sasaran,” pungkasnya. (F*)
Ket. Foto:
Kepala Dinas Kominfotik NTB, Dr. Ahsanul Khalik rapat koordinasi bersama Bappeda NTB selaku Sekretariat Forum Satu Data dan penanggung jawab data geospasial daerah di Ruang Rapat Kepala Dinas Kominfotik NTB. (Ist)
