(Bag. 1)
Oleh: Dr. H. Ahsanul Khalik – Kadis Kominfotik/Juru Bicara Pemprov NTB
Mataram – Kemiskinan ekstrem tidak dapat diputus hanya dengan bantuan sosial. Ia membutuhkan strategi yang mampu membangun kemandirian keluargamenggerakkan potensi lokalserta menjadikan desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi. Berangkat dari pemahaman tersebutPemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menghadirkan Program Desa Berdayasebuah pendekatan pembangunan yang memadukan pemberdayaan masyarakatperlindungan sosialpenguatan ekonomi desadan kolaborasi lintas sektor sebagai strategi graduasi kemiskinan ekstrem menuju NTB Makmur Mendunia.
Bagaimana strategi tersebut bekerja dapat dilihat dari kunjungan Gubernur Nusa Tenggara BaratLalu Muhamad Iqbalke Desa MekarsariKecamatan GunungsariKabupaten Lombok Barat. Kunjungan itu bukan sekadar agenda peninjauan programmelainkan upaya memastikan bahwa setiap kebijakan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus mengevaluasi berbagai persoalan yang masih menghambat pembangunan desa.
Di Desa MekarsariGubernur berdialog dengan keluarga penerima manfaatmeninjau rumah yang sedang direhabilitasimelihat usaha-usaha produktif yang mulai tumbuhhingga menyusuri jalan menuju Dusun Malaka yang masih sempit dan rusak. Dari pertemuan langsung dengan masyarakat itu tampak bahwa bantuan pemerintah telah menumbuhkan harapantetapi masih memerlukan dukungan infrastruktur,p pelayanan dasardan pendampingan agar benar-benar menghasilkan perubahan yang berkelanjutan.
Kunjungan tersebut memperlihatkan bahwa kemiskinan tidak pernah berdiri sendiri. Modal usaha akan sulit berkembang apabila akses jalan masih terbatas. Rumah yang layak huni akan lebih bermakna apabila diikuti kesempatan memperoleh penghasilan. Potensi desa pun tidak akan menghasilkan nilai tambah apabila belum didukung kelembagaan ekonomiakses pasardan tata kelola yang baik.
Mekarsari menjadi gambaran kecil dari wajah pembangunan di Nusa Tenggara Barat. Dari desa ini terlihat bahwa upaya mengentaskan kemiskinan harus dilakukan secara menyeluruhmenghubungkan pembangunan manusiapemberdayaan ekonomipenyediaan infrastruktur dasardan pengembangan potensi lokal dalam satu ekosistem yang saling menguatkan. Gagasan inilah yang menjadi fondasi Program Desa Berdaya.
Membangun Jalan Keluar dari Kemiskinan Ekstrem
Kemiskinan ekstrem tidak hanya berkaitan dengan rendahnya pendapatantetapi juga terbatasnya akses terhadap pekerjaan produktifpendidikankesehatanperumahan yang layakinfrastruktur dasardan permodalan. Karena ituPemerintah Provinsi NTB mengembangkan Desa Berdaya Transformatif sebagai strategi graduasi untuk membangun keluarga yang mandiriproduktifdan berdaya saing.
Program ini dilaksanakan melalui empat pilar utamayaitu perlindungan sosialpengembangan mata pencaharianpemberdayaan sosialdan inklusi keuangan. Keempat pilar tersebut saling melengkapi sehingga bantuan yang diberikan tidak berhenti sebagai intervensi jangka pendektetapi menjadi fondasi peningkatan kesejahteraan yang berkelanjutan.
Pada tahap pertamaProgram Desa Berdaya Transformatif dilaksanakan di 40 desa dengan sasaran 6.337 kepala keluarga miskin ekstrem yang tersebar di seluruh kabupaten dan kota di Nusa Tenggara Barat. Setiap desa memperoleh Bantuan Keuangan Khusus (BKK) sebesar Rp300 jutasementara setiap kepala keluarga sasaran memperoleh bantuan pemberdayaan ekonomi sebesar Rp7 juta dalam bentuk aset produktif sesuai rencana usaha yang telah diverifikasi. Selain itupemerintah juga mengalokasikan bantuan penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sebesar Rp200 juta per desa untuk rehabilitasi delapan unit rumah.
Antusiasme masyarakat terhadap program ini tercermin dari tingginya partisipasi dalam penyusunan rencana usaha. Dari 6.337 kepala keluarga yang menjadi sasaransebanyak 5.277 keluarga atau 83,27 persen telah mengajukan proposal usaha. Setelah melalui verifikasi berjenjang5.024 proposal atau 79,28 persen dinyatakan layak memperoleh dukungan. Sebanyak 209 proposal masih memerlukan penyempurnaansedangkan 1.104 keluarga yang belum mengajukan proposal menjadi prioritas pendampingan pada tahap berikutnya.
Data tersebut menunjukkan bahwa masyarakat tidak lagi memosisikan diri sebagai penerima bantuan semata. Mereka mulai memanfaatkan program sebagai peluang membangun usaha dan meningkatkan kesejahteraan keluarga. Di sisi lainpemerintah memilih memastikan setiap bantuan benar-benar tepat sasaran sehingga memiliki peluang berhasil dalam jangka panjang.
Sebaran proposal yang telah disetujui memperlihatkan kesiapan masyarakat di berbagai daerah. Kabupaten Lombok Barat mencatat jumlah proposal terbesar dengan 1.443 proposaldisusul Lombok Tengah sebanyak 1.234 proposalLombok Timur 935 proposalKota Mataram 421 proposaldan Kabupaten Sumbawa 304 proposal. Sebaran ini menjadi dasar penyusunan pola pendampingan dan pengembangan usaha sesuai karakteristik masing-masing wilayah.
Jenis usaha yang dipilih masyarakat juga menunjukkan arah pembangunan ekonomi desa. Dari 5.024 proposal usaha yang disetujui2.481 proposal atau hampir 50 persen memilih peternakan unggas sebagai usaha utama. Selanjutnya 1.588 proposal bergerak di sektor perdagangan360 proposal pada pertanian dan perkebunansedangkan sisanya tersebar pada sektor perikananjasaindustri rumah tanggadan berbagai usaha produktif lainnya.
Dominasi usaha peternakan unggas dan perdagangan menunjukkan bahwa masyarakat memilih sektor yang telah mereka kuasai. Pemerintah kemudian memperkuat potensi tersebut melalui bantuan aset produktif dan pendampingan usaha agar mampu berkembang menjadi sumber penghidupan yang berkelanjutan.
Selain usaha utamamasyarakat juga mengajukan 2.016 usulan usaha kedua sebagai sumber pendapatan tambahan. Diversifikasi ini menjadi indikator tumbuhnya ketahanan ekonomi keluargakarena penghasilan tidak lagi bergantung pada satu jenis usaha.
Untuk mendukung seluruh usaha tersebutPemerintah Provinsi NTB mengalokasikan Rp35,144 miliar dalam bentuk transfer aset produktif. Sebesar Rp30,296 miliar atau 86,2 persen dialokasikan untuk usaha utamasedangkan Rp4,848 miliar atau 13,8 persen digunakan untuk mendukung usaha kedua. Skema ini menegaskan perubahan pendekatan pemerintahdari bantuan yang bersifat konsumtif menjadi investasi produktif yang mampu menghasilkan nilai ekonomi bagi keluarga penerima manfaat.
Meski demikianprinsip kehati-hatian tetap menjadi bagian penting pelaksanaan program. Masih terdapat 208 proposal yang belum dapat disetujui dengan kebutuhan anggaran sekitar Rp1,456 miliarsebagian besar merupakan usulan pada sektor peternakan ternak besar yang masih memerlukan penyempurnaan dan verifikasi lebih lanjut. Langkah ini menunjukkan bahwa kecepatan pelaksanaan tetap diimbangi dengan ketepatan sasaran dan kualitas program.
Lebih jauh lagihasil pendataan menunjukkan bahwa kemiskinan ekstrem memiliki dimensi yang lebih luas daripada persoalan pendapatan. Dari 6.337 keluarga miskin ekstremmasih terdapat 4.809 rumah tidak layak huni1.064 keluarga yang belum memiliki akses air bersih yang memadai2.424 keluarga yang belum memiliki listrik mandiri2.985 keluarga yang belum menerima bantuan sosialserta 1.570 keluarga dengan 2.074 anak yang belum memperoleh Kartu Indonesia Pintar (KIP).
Di bidang perlindungan sosialmasih terdapat 2.801 keluarga atau 44,2 persen yang belum menerima bantuan sosial dan 1.506 keluarga atau 23,8 persen yang belum memiliki kepesertaan BPJS Kesehatan. Fakta tersebut menegaskan bahwa peningkatan pendapatan harus berjalan seiring dengan pemenuhan layanan dasar agar keluarga benar-benar mampu keluar dari kemiskinan secara berkelanjutan.
Karena ituProgram Desa Berdaya dikembangkan sebagai platform kolaborasi lintas sektor. Data menjadi dasar penyusunan kebijakansementara setiap persoalan diterjemahkan menjadi intervensi yang saling melengkapimulai dari rehabilitasi rumahpenyediaan air bersihakses listrikperlindungan sosiallayanan kesehatanhingga pendidikan. Tujuan akhirnya bukan sekadar meningkatkan pendapatantetapi meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh.
(bersambung)
