Mataram – Ketua DPRD NTB Hj. Baiq Isvie Rupaeda memberikan pandangannya terkait rencana perampingan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) oleh Gubernur NTB H. Lalu Muhammad Iqbal. Ia menyatakan dukungan penuh terhadap langkah tersebut.
Menurutnya, perampingan OPD sangat diperlukan mengingat banyaknya OPD yang tidak berfungsi dengan optimal dan terdapat banyak pengangguran di dalamnya.
"Perampingan OPD ini sangat bagus. Saya secara pribadi dan lembaga mendukung penuh. Banyak OPD yang tidak berfungsi dengan baik, dan banyak pegawai yang tidak produktif di dalamnya. Dengan perampingan, struktur akan lebih efisien dan OPD akan semakin lincah dalam bergerak," ungkap Ketua DPRD NTB yang juga Politisi senior Partai Golkar, Senin, (7/4) di Mataram.
Ia memberikan contoh beberapa OPD yang menurutnya cocok untuk dirampingkan, seperti Dinas Perdagangan, Dinas Perindustrian, dan Dinas Koperasi. Menurutnya, penggabungan beberapa dinas tersebut akan mempermudah pengelolaan dan lebih efisien dalam penggunaan anggaran.
Namun, Ketua DPRD NTB juga menekankan bahwa beberapa OPD harus tetap berdiri sendiri. Ia mencontohkan Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida) yang harus tetap eksis karena memiliki peran penting dalam pengembangan inovasi daerah. Selain itu, Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB) harus tetap ada mengingat banyaknya persoalan yang berkaitan dengan perempuan dan anak, seperti kekerasan dan perceraian, yang membutuhkan perhatian khusus.
"Tentu, yang terpenting adalah pemimpinnya. Kepala dinas haruslah orang yang kompeten dan profesional, karena bukan hanya soal jumlah OPD, tapi kualitas pemimpin yang memimpin," tambahnya.
Dengan perampingan OPD yang dilakukan dengan hati-hati dan didukung oleh pemimpin yang mumpuni, ia optimis pemerintah provinsi dapat lebih efektif dan efisien dalam melaksanakan tugas serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. (F3)
Ket. Foto:
Ketua DPRD NTB, Hj. Baiq Isvie Rupaeda. ()
