Mataram – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menggelar Rapat Koordinasi Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2026Kamis (19/2/2026)di Aula Kantor Dinas Kesehatan NTB. Kegiatan ini menegaskan komitmen penguatan kolaborasi lintas sektor untuk menekan angka stunting secara lebih terarah dan terintegrasi.
Ketua TP PKK NTBSinta Agatia M.Iqbaldalam sambutannyamenegaskan bahwa upaya penurunan stunting tidak bisa lagi berjalan sendiri-sendiri. Menurutnyaevaluasi tahun sebelumnya menunjukkan kolaborasi lintas sektor belum optimal.
“PKK sudah menyusun rencana pergerakannya ke depan dan kami merasa pergerakan kami di tahun lalu itu belum bergerak cukup efektif dalam membantu intervensi penurunan stunting ini,” ujarnya.
Ia menilaiselama ini masing-masing pihaktermasuk PKK dan OPDmasih bekerja secara parsial. Padahalpersoalan stunting sangat kompleks dan tidak hanya berkaitan dengan sektor kesehatan.
“Masalah ini sedemikian besarnya yang memang harus diambil dari banyak sekali sisi bahkan termasuk pada OPD-OPD yang tidak terkait dengan urusan kesehatan,” katanya.
Sinta mencontohkanfaktor pernikahan usia dinipola asuhhingga persoalan lingkungan dan perumahan juga berkontribusi terhadap stunting. Ia mengungkapkan pengalaman intervensi di salah satu wilayah di Lombok yang menunjukkan bahwa penyebab stunting bukan semata-mata persoalan gizimelainkan kondisi rumah yang tidak sehat.
“Bahasa kita di PKKternyata tidak semua anak perlu diberi telur. Bisa saja bantuannya berupa perbaikan rumahventilasiatau pola asuh,” ujarnya.
Karena ituia mendorong adanya sistem kolaborasi yang lebih terstruktur dari tingkat provinsi hingga desamemanfaatkan jaringan kader PKK yang tersebar sampai ke desa.
“Kita memang harus kolaborasi baik dari sisi pergerakan. Masalahnya besarusahanya juga besarjadi harus urunanchip in bersama-sama,” tegasnya.
Sementara ituKepala Dinas Kesehatan NTBLalu Hamzi Fikrimemaparkan perkembangan data stunting di NTB. Ia menjelaskan bahwa terdapat dua sumber data yang digunakanyakni data elektronik pencatatan dan pelaporan gizi berbasis masyarakat (e-PPGBM) dan Survei Kesehatan Indonesia (SKI).
Berdasarkan data survei terakhirangka stunting NTB pada 2024 tercatat 29,8 persen atau meningkat sekitar 5,2 persen dibanding sebelumnya. Namunberdasarkan data by name by address melalui e-PPGBMprevalensi kumulatif berada di angka 13,8 persen dari total sekitar 388 ribu balita.
“Kalau kita bisa keroyok bareng dengan lintas sektorangka ini bisa kita tekan. Kuncinya di data yang akurat dan intervensi tepat sasaran,” jelasnya.
Ia menambahkanLombok Timur masih menjadi daerah dengan prevalensi tertinggisementara Kota Mataram termasuk yang terendah. Penguatan penggerakan sasaran ke posyandu menjadi salah satu strategi efektifdengan target partisipasi minimal 80 persen.
Fikri juga menekankan pentingnya mencegah kasus baru. Menurutnyaintervensi pada anak dengan faktor risiko lebih efektif dibandingkan menangani anak yang sudah masuk kategori stunting.
“Kalau kita intervensi yang punya faktor risikodua minggu saja sudah terlihat hasilnya. Tapi kalau sudah stuntingtiga bulan pun hasilnya tidak sebanding dengan effort yang kita keluarkan,” ujarnya.
Selain ituisu pernikahan anakbayi berat lahir rendah (BBLR)cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) nonaktifserta rendahnya angka ASI eksklusif juga menjadi perhatian serius dalam strategi 2026.
Dalam rakor tersebut juga dibahas penguatan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menyasar ibu hamilibu menyusuidan balita. Saat inicakupan program tersebut di NTB baru sekitar 40 persen dan ditargetkan mencapai 100 persen pada 2026.
“Kita berharap MBG ini punya kontribusi nyata untuk menurunkan angka stuntingterutama pada kelompok 3Byaitu bayibalitadan ibu hamil,” kata Fikri.
Mengakhiri rakorkedua pihak sepakat bahwa percepatan penurunan stunting membutuhkan komitmen kuatpenguatan pendampingan hingga tingkat desaserta sinergi lintas sektor yang konsisten.
Pemerintah Provinsi NTB menargetkan seluruh upaya tersebut berjalan optimal sebelum pelaksanaan survei nasional pada April hingga Agustus 2026sehingga capaian penurunan stunting dapat terukur dan berkelanjutan.
Rakor itujuga dihadiri Kepala BKKBN NTBKoordinator Badan Gizi Nasional NTBTim Ahli Gubernurpraktisi giziserta para pemangku kepentingan terkait. (F*)
Ket. Foto: Kegiatan Rapat Koordinasi Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2026di Aula Kantor Dinas Kesehatan NTB. (Ist)
Sumber : Diskominfotik NTB
