Jakarta – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN)Nusron Wahid menyerahkan Surat Persetujuan Substansi (Persub) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2025-2044 kepada Gubernur Sulawesi UtaraYulius Selvanus pada Kamis (19/02/2025)di Kantor Kementerian ATR/BPNJakarta. Dalam kesempatan tersebutMenteri Nusron menegaskan bahwa RTRW Provinsi harus menjadi acuan utama bagi penyusunan RTRW Kabupaten/Kotauntuk mencegah tumpang tindih dan penyimpangan pemanfaatan lahan.
“Saya minta Pak Gubernur mengontrol bupati dan wali kota. Pertamayang belum menyusun RTRW segera susun. Keduapenyusunannya harus selarashanya berbeda skala peta. Ketigamasukkan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) minimal 87%. Alhamdulillahdi Sulut sudah 91,14%tinggal diturunkan ke kabupaten/kota. Jangan sampai turun,” ujar Menteri Nusron.
Penyertaan LP2B ke dalam RTRW juga sejalan dengan arahan presiden terkait perlindungan lahan sawah yang harus dipertahankan secara permanen dan tidak boleh dialihfungsikan. Ketentuannyapaling sedikit sudah memetakan 87% untuk LP2B.
Di Sulawesi Utara sendiridari total 15 kabupaten/kotabaru ada tiga daerah yang telah memiliki RTRW. Dengan begitumasih terdapat 12 kabupaten/kota yang perlu segera menyusun dan menyesuaikan dokumen tata ruangnya. “Semoga pertemuan ini bukan yang terakhir karena kita masih harus menindaklanjuti RTRW Kabupaten/Kota. Bicara RTRW berarti kita bicara masa depan,” tutur Menteri Nusron.
Menteri Nusron menjelaskanperbedaan antara RTRW Provinsi dan RTRW Kabupaten/Kota hanyalah dalam skala petanya. Pada tingkat provinsipeta yang digunakan berskala 1:250.000. Sementara itupeta RTRW Kabupaten menggunakan skala 1:50.000dan RTRW Kota 1:25.000. Skala yang lebih mendetail dituangkan dalam bentuk Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) untuk peta tingkat kecamatan dengan skala 1:5.000.
Usai Persub Sulawesi Utara Tahun 2025-2044 diserahkan oleh Menteri NusronGubernur Sulawesi UtaraYulius Selvanusmenyampaikan rasa syukur atas terbitnya dokumen yang telah dipersiapkan sejak 2019. Persub tersebut selanjutnya akan ditindaklanjuti menjadi Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
“Harapan pemerintahDPRdan masyarakat Sulawesi Utara benar-benar bertumpu pada RTRW ini. Dengan RTRW yang sudah resmi dan tidak berubah-ubahinvestor akan semakin yakin untuk masuk. Hari ini kita resmi memiliki RTRW barudan ini menjadi dasar pembangunan Sulawesi Utara ke depan,” ucap Yulius Selvanus. (*)
Ket. Foto:
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN)Nusron Wahid menandatangani dokumen Surat Persetujuan Substansi (Persub) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2025-2044 kepada Gubernur Sulawesi UtaraYulius Selvanus. (Ist)
Sumber : Biro Humas dan Protokol Kementerian ATR/BPN
