Mataram – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN)Nusron Wahidmengimbau kepala daerah dan masyarakat se-Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk bergotong royong melakukan pemutakhiran data pertanahan. Persoalan tumpang tindih sertipikat atau yang dikenal sebagai KW 45dan 6terjadi karena ada sertipikat lama yang belum dilengkapi peta kadastral atau belum terintegrasi dalam sistem digital. Kondisi ini membuat batas bidang tanah tidak terbaca dengan jelas dan rentan diklaim pihak lain sehingga berpotensi menimbulkan konflik.
“Karena itu saya imbaukami minta tolong imbau kepada camatsama lurahsama warganya yang masih punya sertipikat tanah tahun 97-96 ke bawahterus sampai tahun 60-an. Itu KW 456Pak. Tolong segera mutakhirkan data pertanahan nya,” ujar Menteri Nusron dalam Rapat Koordinasi (Rakor) bersama GubernurBupatidan Wali Kota se-NTBdi Kantor Gubernur NTBMataramJumat (10/04/2026).
Menteri Nusron menjelaskansalah satu indikator penting dalam menjaga kepemilikan tanah adalah penguasaan fisik di lapangan. Hal ini dapat terlihat saat proses pengukuran dilakukan oleh petugas. “Salah satu indikasi penguasaan fisik adalah tatkala petugas ukur dari BPN mau mengukurtidak ada yang mengusir. Berarti pemohon dianggap penguasanya,” ucapnya.
Ia pun menegaskanperlunya langkah cepat dalam melakukan pemutakhiran datatermasuk dengan pengukuran ulang atau penggantian sertipikat lama agar masuk dalam sistem yang terpetakan dengan baik. “Ganti sertipikatnya kalau perlu. Minta ukur ulang kepada ATR/BPN. Karena datanya di sini masih tinggi,” ungkap Menteri Nusron.
Berdasarkan data yang dipaparkan dalam Rakorjumlah sertipikat KW 45dan 6 di NTB ada sebanyak 247.913 bidang atau sekitar 7,5% dari total sertipikat. Angka itu dinilai cukup tinggi dan berpotensi menimbulkan sengketa apabila tidak segera ditangani.
Kondisi tersebut rawan dimanfaatkan pihak tidak bertanggung jawabterutama di wilayah perkotaan. Oleh karena ituMenteri ATR/Kepala BPN mengingatkan bahwa peran aktif pemerintah daerah hingga masyarakat sangatlah penting dalam menjaga dan memperbarui data pertanahan.
Pada Rakor iniselain seluruh kepala daerahturut hadir Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) se-NTB. Dalam kesempatan iniMenteri Nusron hadir didampingi oleh Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan ProtokolShamy Ardian; Tenaga Ahli Menteri Bidang Komunikasi PublikRahmat Sahid; serta Kepala Kantor Pertanahan se-NTB. (*)
Ket. Foto:
Kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) Menteri ATR/BPN bersama GubernurBupatidan Wali Kota se-NTB. (Ist)
