Lombok Barat – Pemerintah Daerah (Pemda) Lombok Barat (Lobar) menjadi sorotan sejumlah pemilik media dan organisasi wartawan menyusul dugaan praktik diskriminasi dalam pelibatan jurnalis pada agenda resmi pemerintahan.
Sejumlah pihak menilaiPemda Lobar diduga memilih-milah media yang diundang untuk meliput kegiatan resmimulai dari peresmian proyek infrastruktur hingga rapat koordinasi. Bahkanmuncul tudingan adanya pembatasan akses wawancara bagi wartawan yang dianggap bukan bagian dari “media tertentu”meskipun beberapa di antaranya telah lama melakukan peliputan rutin di lingkungan Pemkab Lobar.
Ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Lombok BaratIdrus Jalmonandimenyebut praktik tersebut berpotensi mencederai prinsip keterbukaan informasi publik.
“Ini bukan sekadar soal undangantetapi menyangkut perlakuan yang berpotensi diskriminatif. Jika benar ada pembatasan berdasarkan afiliasibukan kredensial jurnalistiktentu ini perlu diklarifikasi karena bisa bertentangan dengan semangat Undang-Undang Pers,” ujarnyadalam keterangannya, Sabtu(21/2).
Menurut Idrussejak pertengahan 2025 sejumlah wartawan mengaku tidak lagi menerima undangan kegiatan resmi dan mengalami kesulitan mengakses narasumber dari kalangan pejabat daerah.
SenadaPembina Gabungan Jurnalis Investigasi (GJI) NTBAminuddin atau yang akrab disapa Babe Aminmengungkapkan pihaknya menerima laporan dari anggota terkait dugaan penolakan liputan.
“Kami menerima pengaduan dari beberapa anggota mengenai pembatasan akses. Jika ini terjaditentu berpotensi menghambat fungsi kontrol sosial pers terhadap kebijakan dan program pemerintah,” katanya.
Hingga berita ini diturunkanBiro Humas Pemda Lombok Barat belum memberikan keterangan resmi terkait tudingan tersebut. Sumber internal menyebut pembatasan undangan dilakukan atas pertimbangan efisiensi kegiatannamun belum ada penjelasan lebih lanjut mengenai mekanisme dan kriterianya.
Sejumlah kalangan menilaibila tidak segera diklarifikasisituasi ini dapat berdampak pada iklim jurnalisme lokal dan persepsi publik terhadap komitmen transparansi pemerintah daerah. Organisasi wartawan berharap Pemda Lobar membuka ruang dialog dengan seluruh media guna memastikan akses informasi yang adil dan proporsional.
SMSI Lombok Barat dan GJI NTB juga mendorong adanya komunikasi terbuka antara pemerintah daerahinsan persserta pihak terkait untuk menjaga prinsip transparansiakuntabilitasdan kemerdekaan pers sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.
Publikpada akhirnyaberhak memperoleh informasi yang utuh dan berimbang mengenai jalannya pemerintahan di Lombok Barat. (F*)
Ket. Foto:
Pembina GJI NTBAminudin (kursi kanan) bersama seluruh pengurua dan anggota GJI NTB. (Ist)
