Mataram – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat ketahanan dan swasembada pangan daerah sebagai bagian dari dukungan nyata terhadap program nasional. Langkah ini sejalan dengan arahan Presiden Republik Indonesia yang mendorong kebangkitan kembali kejayaan swasembada pangan seperti pada dekade 1980-an, melalui penguatan produksi, perluasan areal tanam, dan peningkatan produktivitas pertanian di seluruh wilayah Indonesia, termasuk NTB.
Komitmen tersebut dibarengi dengan capaian kinerja yang menggembirakan. Kepala Dinas Kominfotik NTB sekaligus Juru Bicara Pemerintah Provinsi NTB, Dr. H. Ahsanul Khalik, bersama Plt. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan NTB, Hj. Eva Dewiyani, S.P., mengungkapkan bahwa produksi padi NTB menunjukkan tren peningkatan signifikan pada tahun 2025.
Berdasarkan data Kerangka Sampel Area (KSA) Badan Pusat Statistik (BPS), produksi padi NTB pada 2025 mencapai 1.698.283 ton Gabah Kering Giling (GKG), meningkat 16,85 persen dibandingkan tahun 2024 yang tercatat sebesar 1.453.408 ton GKG. Lonjakan produksi ini ditopang oleh peningkatan luas panen dari 281.718 hektare menjadi 322.927 hektare, serta kenaikan produktivitas padi dari 51,59 kuintal per hektare menjadi 52,59 kuintal per hektare.
“Capaian ini merupakan hasil sinergi dan kerja kolektif seluruh pihak dalam membangun sektor pertanian NTB. Ini menjadi fondasi optimisme kita menuju penguatan swasembada pangan NTB tahun 2026,” ujar Dr. Ahsanul Khalik, yang akrab disapa Dr. Aka, Senin, (20/1/26).
Secara regional, Lombok Tengah menjadi kontributor terbesar dengan luas panen 78.639 hektare dan produksi 421.941 ton GKG. Disusul Kabupaten Sumbawa dengan produksi 398.864 ton GKG dari luas panen 74.736 hektare, serta Lombok Timur yang menghasilkan 243.474 ton GKG. Sementara itu, daerah dengan produktivitas tertinggi tercatat di Kota Mataram sebesar 64,78 kuintal per hektare dan Lombok Utara sebesar 60,19 kuintal per hektare.
Pemerintah Provinsi NTB menilai capaian ini tidak terlepas dari berbagai program strategis yang bersentuhan langsung dengan petani. Di antaranya optimasi lahan seluas 10.574 hektare pada tahun 2025, penggunaan benih unggul bermutu bersertifikat, penyaluran pupuk subsidi sesuai RDKK, serta penyesuaian Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah kering panen di tingkat petani menjadi Rp6.500 per kilogram. Kolaborasi lintas sektor antara pemerintah pusat dan daerah, TNI, Polri, instansi teknis, stakeholder, hingga petani juga menjadi kunci keberhasilan.
Plt. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan NTB, Eva Dewiyani, menegaskan bahwa memasuki tahun 2026 pihaknya akan terus menguatkan seluruh potensi daerah melalui optimalisasi lahan dan berbagai program strategis lainnya. Langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk ikhtiar NTB dalam menyelaraskan dan menyukseskan program swasembada pangan pemerintah pusat di daerah.
“NTB optimistis dapat terus menjaga tren peningkatan produksi sekaligus memperkuat ketahanan pangan. Ini merupakan kontribusi nyata daerah dalam mewujudkan cita-cita nasional menuju kebangkitan swasembada pangan Indonesia,” tutup Eva. (F3)
Ket. Foto:
Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal dan Wakil Gubernur NTB Indah Dhamayanti Putri dalam acara panen raya beberapa waktu lalu. (Ist)
.
