Dinas Kominfotik Dorong Pelaku Usaha Lindungi Bisnis di Era Digital

Mataram – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Kominfotik) berkomitmen mendorong ekosistem digital bagi

pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) agar mampu melindungi bisnisnya. 

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik H. Yusron Hadi, S.T., M.Um, menekankan pentingnya ketekunan serta semangat dan konsisten dalam mengembangkan usaha. Menurutnya, UMKM merupakan salah satu pilar terkuat penopang ekonomi bangsa, sehingga pemerintah memiliki harapan besar agar pelaku UMKM dapat terus tumbuh dan beradaptasi di era serba digital.

“UMKM kini menjadi penyangga ekonomi bangsa. Karena itu pelaku UMKM harus terus belajar, tekun, dan bersemangat. Di zaman digital seperti sekarang, kita harus melek teknologi karena mempromosikan produk jauh lebih mudah dengan banyaknya platform yang tersedia. Tinggal kemauan kita untuk memilih dan memanfaatkannya,” ujar Yusron saat membuka kegiatan UMKM NTB Go Digital yang berlangsung di Aula NTB Mall, Kamis (27/11/2025) dengan fokus utama memberikan edukasi dan penguatan kepada pelaku usaha. 

Pada kesempatan tersebut dirinya juga menyampaikan bahwa dalam waktu dekat Gubernur akan mencanangkan program Desa Berdaya, sebagai langkah strategis untuk percepatan pengentasan kemiskinan di NTB. Ia berharap UMKM di desa-desa dapat berperan aktif dalam program tersebut dan menjadi bagian dari penguatan ekonomi lokal.

“Kominfotik tentu akan mengawal penuh program Desa Berdaya. Penguatan promosi berbasis digital akan menjadi salah satu fokus kami untuk membantu pelaku UMKM di desa agar naik kelas. Koperasi akan membantu dari sisi permodalan, sementara Dinas Perdagangan memperkuat aspek pemasaran dan penjualan,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Persandian dan Keamanan Informasi, Safrudin, S.H., M.H, menyoroti pentingnya pemahaman literasi digital, terutama terkait keamanan dan risiko yang mungkin muncul dalam penggunaan platform digital.

“Apa pun platform yang digunakan, semuanya tetap berada dalam ranah digital. Dunia digital memberikan banyak manfaat, tetapi jika kita tidak memahami cara kerjanya, ia bisa membawa dampak negatif. Karena itu, pengguna harus berhati-hati, cermat, dan memahami etika serta keamanan digital,” jelasnya.

Kegiatan UMKM NTB Go Digital ini menjadi salah satu upaya nyata Pemerintah Provinsi NTB dalam mendorong pelaku usaha mikro kecil agar semakin siap menghadapi tantangan zaman, sekaligus memberikan perlindungan dan literasi digital yang memadai untuk menjaga keberlangsungan usaha di ekosistem digital yang terus berkembang. (F3)

Ket. Foto: Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik H. Yusron Hadi, S.T., M.Um., membuka kegiatan UMKM NTB Go Digital. (Ist)

Sumber: Kominfo NTB

Discover

Sponsor

spot_imgspot_img

Latest

Gubernur NTB Pastikan RS Manambai Abdulkadir ke Tipe B Rampung Akhir 2025

Sumbawa Besar -  Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Dr. Lalu Muhamad Iqbal, meninjau langsung progres pembangunan tambahan ruangan dan fasilitas di Rumah Sakit Umum...

Wapres Gibran Borong Komoditas Lokal di Pasar Kebon Roek

Mataram - Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, dalam rangkaian kunjungan kerjanya ke NTB,  salah satunya agendanya adalah meninjau pasar Kebon Roek, Ampenan,...

Pengurus Srikandi Jaga Desa se-Indonesia, ABPEDNAS dan SMSI Kerja Sama Dukung Program Jaga Desa

Jakarta – Pendiri Srikandi Jaga Desa yang juga Utusan Khusus Presiden RI sekaligus Ketua Dewan Pembina Srikandi Jaga Desa, Hashim S. Djojohadikusumo, secara...

Rakernas KAI 2026 Digelar di NTB, Bahas ‘Intelektual dan Sosial’ Advokat

Mataram – Lombok,  Nusa Tenggara Barat, dipercaya sebagai tuan rumah kegiatan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kongres Advokat Indonesia (KAI) angkat tema "Intelektual dan sosial"....

FGD Bersama Komisi II DPR RI, Wamen Ossy: RUU Administrasi Pertanahan untuk Wujudkan Sistem Pertanahan yang Lebih Baik

Jakarta -  Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menggelar Focus Group Discussion (FGD) Evaluasi Kebijakan Pertanahan dalam rangka penguatan materi dan...