Bali – Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat, Dr. lalu Muhamad Iqbal, bersama Gubernur Bali, Dr. Ir. I Wayan Koster, M.M., dan Gubernur Nusa Tenggara Timur, Emanuel Melkiades Laka Lena, S.Si., Apt., sepakat membentuk Kerja Sama Regional Bali, NTB, dan NTT (KR BNN). Kesepakatan ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat sinergi pembangunan lintas daerah di kawasan Bali–Nusra.
Pertemuan ketiga gubernur berlangsung di Gedung Kertha Sabha, Pendopo Gubernur Bali, Senin (3/11/2025). Inisiatif ini digagas oleh Gubernur NTB, Dr. Muhamad Iqbal, yang menegaskan pentingnya kolaborasi antardaerah untuk mendorong integrasi ekonomi, energi, dan konektivitas di kawasan timur Indonesia
“Ada dua segmen yang perlu kita pikirkan ke depan, kerja sama dan integrasi. Kami melihat peluang besar untuk membangun sistem energi hijau terintegrasi, konektivitas logistik, dan penguatan pariwisata lintas wilayah sebagai satu ekosistem,” ungkap Gubernur Iqbal.
Dalam paparannya, Gubernur NTB menyoroti potensi besar energi terbarukan di NTB dan NTT yang memiliki radiasi matahari tertinggi di Indonesia serta kapasitas bendungan yang memungkinkan pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dan mikrohidro. Ia mengusulkan pembangunan super grid yang menghubungkan ketiga provinsi untuk mewujudkan suplai energi bersih bagi kawasan Bali-Nusra.
Selain energi, isu konektivitas juga menjadi fokus. NTB tengah menyiapkan proyek port-to-port bypass guna mempercepat arus logistik, mengembangkan pelabuhan dalam di Gili Mas sebagai pusat distribusi regional, dan memperluas jaringan penerbangan di Bandara Internasional Lombok sebagai mini hub Indonesia Timur. Pengembangan transportasi laut dan seaplane antar pulau kecil juga sedang dirancang untuk mendukung pariwisata dan distribusi barang.
“Kita harus berpikir sebagai satu kawasan. Bali, NTB, dan NTT memiliki potensi yang saling melengkapi dari energi, logistik, hingga pariwisata. Dengan integrasi dan sinergi, kita bisa mandiri dan efisien,” tambahnya.
Dalam pertemuan tersebut, ketiga gubernur sepakat menetapkan sepuluh bidang utama kerja sama yang akan dituangkan dalam Memorandum of Understanding (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS), yaitu bidang sosial, pariwisata, kebencanaan, Ketentraman dan Ketertiban, pertanian dan ketahanan pangan, bidang komunikasi dan informatika, bidang perindustrian dan perdagangan, Bidang Perhubungan, bidang kelautan dan perikanan dan bidang penanaman modal.
Hasil kesepakatan ini akan ditindaklanjuti dengan penyusunan draf MoU yang dipimpin oleh Gubernur NTB bersama Kepala Bappeda dari tiga provinsi. Penandatanganan MoU direncanakan berlangsung di NTB pada 25 November 2025, sementara PKS akan ditandatangani di NTT pada 22 Desember 2025.
Gubernur Bali, I Wayan Koster, menyambut baik inisiatif ini dan menilai kerja sama tersebut sebagai upaya menghidupkan kembali semangat kebersamaan yang telah terjalin sejak masa Sunda Kecil berdasarkan Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958.
“Ini bukan nostalgia, tapi kelanjutan sejarah dan kebutuhan masa depan. Bali, NTB, dan NTT punya akar dan masa depan yang sama untuk bersinergi dan berkolaborasi,” ujarnya.
Sementara itu, Gubernur NTT menegaskan pentingnya kerja sama konkret di bidang ekonomi, konektivitas, dan pariwisata antar tiga provinsi untuk mewujudkan kawasan yang kuat dan berdaya saing tinggi.
Pertemuan ini menjadi tonggak awal terbentuknya Kerja Sama Regional Bali, NTB, dan NTT (KR BNN) sebagai model integrasi pembangunan daerah berbasis potensi dan keseimbangan antarwilayah di Indonesia bagian timur. (F3)
Ket. Foto:
Gubernur NTB Dr. lalu Muhamad Iqbal, bersama Gubernur Bali Dr. Ir. I Wayan Koster, M.M., dan Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena, S.Si., Apt., dalam pertemuan membahas rencana Kerjasama Regional NTB – Bali – NTT (KR BNN). (Ist)
