Mataram – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) tancap gas mempercepat akselerasi pemerintahan digital melalui integrasi menyeluruh Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Langkah ini menjadi penanda berakhirnya pola birokrasi digital yang selama ini berjalan parsial dan tidak terhubungmenuju tata kelola pemerintahan yang terintegrasiresponsiftransparandan berbasis data. Transformasi tersebut ditargetkan mampu menghadirkan layanan publik yang lebih cepat dan efisiensekaligus menjangkau masyarakat hingga ke pelosok NTB.
Komitmen percepatan itu ditegaskan dalam kegiatan Pendampingan Penerapan Kebijakan Pemerintah Digital/SPBE lingkup Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-NTB bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) di Gedung SangkareangKantor Gubernur NTBRabu (13/5).
Kepala Dinas KomunikasiInformatika dan Statistik (Kominfotik) NTB sekaligus Juru Bicara Pemprov NTBDr. H. Ahsanul Khalikmenegaskan bahwa transformasi digital pemerintahan bukan lagi sekadar pembangunan aplikasi atau digitalisasi dokumenmelainkan perubahan mendasar terhadap cara kerja birokrasi.
“Kita tidak boleh lagi bekerja dengan aplikasi yang terkotak-kotak dan berjalan sendiri-sendiri. Transformasi digital harus menghadirkan sistem pemerintahan yang saling terhubung dan benar-benar mempermudah masyarakat,” tegas pria yang akrab disapa Aka itu.
Menurutnyabirokrasi modern dituntut mampu mengambil keputusan berbasis datamembangun kolaborasi lintas perangkat daerahserta menghadirkan pelayanan publik yang responsif dan terintegrasi.
Bagi NTB yang memiliki tantangan geografis sebagai daerah kepulauantransformasi digital dinilai menjadi kebutuhan strategis untuk memperpendek jarak pelayanan dan mempercepat akses masyarakat terhadap layanan pemerintah.
“Digitalisasi harus mampu memperpendek jarak pelayananmempercepat akses masyarakatdan memastikan layanan publik bisa dirasakan lebih merata hingga wilayah terpencil,” ujarnya.
Aka menjelaskantransformasi digital pemerintahan di NTB menjadi bagian penting dalam agenda pembangunan daerah melalui program unggulan NTB Good & Smart Governance dalam RPJMD NTB 2025–2029.
Program tersebut diarahkan untuk memperkuat reformasi birokrasimeningkatkan kualitas pelayanan publikserta membangun tata kelola pemerintahan yang efektifbersihdan modern berbasis teknologi digital.
Menurut Akalangkah transformasi tersebut mulai menunjukkan hasil positif. Berdasarkan hasil evaluasi SPBE tahun 2025indeks SPBE Pemerintah Provinsi NTB mencapai nilai 4,20 dengan predikat Memuaskanmeningkat signifikan dibandingkan tahun 2024 yang berada pada angka 3,56.
“Ini bukan sekadar capaian angka evaluasitetapi menunjukkan fondasi transformasi digital pemerintahan di NTB semakin kuat,” katanya.
Penguatan tersebut dilakukan melalui pembangunan regulasipenyusunan arsitektur SPBEpeta rencana transformasi digitalhingga pembentukan Tim Koordinasi SPBE yang melibatkan seluruh perangkat daerah.
Selain ituPemerintah Provinsi NTB terus memperkuat infrastruktur digital melalui pengembangan jaringan intra pemerintahkonsolidasi layanan digitalpemanfaatan pusat data nasionalserta pengembangan portal layanan terintegrasi DIGIHUB NTB.
Saat ini sekitar 73 persen layanan pemerintahan di lingkup Pemprov NTB telah berbasis sistem elektronik.
Meski demikianAka menegaskan tantangan transformasi digital ke depan masih cukup besarmulai dari integrasi layanan lintas OPDpenguatan keamanan informasipemerataan infrastruktur digitalhingga peningkatan literasi digital aparatur pemerintahan.
“Transformasi digital tidak cukup hanya menghadirkan teknologi. Yang paling penting adalah perubahan budaya kerjakomitmen kepemimpinandan kemampuan membangun kolaborasi,” jelasnya.
Sementara ituAsisten Deputi Koordinasi Penerapan Transformasi Digital Pemerintah KemenPAN-RBMohammad Averroucemengapresiasi langkah proaktif Pemerintah Provinsi NTB dalam mempercepat implementasi SPBE dan pemerintah digital di daerah.
Menurutnyaarah kebijakan nasional saat ini tidak lagi hanya mendorong digitalisasi layanantetapi membangun ekosistem pemerintahan digital yang terintegrasi dan interoperabel.
“Jangan sampai setiap dinas memiliki aplikasi sendiri-sendiri yang tidak saling terhubung. Fokus kita sekarang adalah integrasi,” tegasnya.
Melalui percepatan transformasi digital tersebutPemerintah Provinsi NTB berharap kualitas pelayanan publik semakin cepatefektifdan mampu menjangkau masyarakat secara lebih luas di era digital. (F*)
Ket. Foto: Kepala Dinas Kominfotik NTBDr. H. Ahsanul Khalik. (Ist)
