Mataram – Pimpinan Pusat Serikat Tani Nelayan (PP STN) menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Badan Gizi Nasional (BGN) yang menangguhkan operasional 362 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Pulau Jawa Wilayah II. Kebijakan ini diambil setelah ditemukan sejumlah pelanggaran standarmulai dari belum terpenuhinya Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS)ketiadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)hingga persoalan manajemen dan kualitas layanan.
Ketua Umum PP STNAhmad Rifaimenegaskanlangkah tegas tersebut penting untuk menjamin kualitas pangan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG)terutama bagi kelompok rentan seperti anak sekolahibu hamilibu menyusuidan balita.
“Kami mendukung penindakan ini karena kualitas dan keamanan pangan tidak boleh dikompromikan. Standar higiene sanitasi dan infrastruktur dasar seperti IPAL harus menjadi syarat mutlak sebelum SPPG beroperasi,” ujar RifaiSenin (13/4/2026).
Menurutnyapenangguhan ratusan dapur MBG ini harus dijadikan momentum evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola program. Ia menekankanperbaikan tidak hanya menyasar aspek teknistetapi juga sistem distribusi dan pengawasan kualitas makanan.
Rifai mengingatkanberbagai persoalan seperti keterlambatan distribusi hingga makanan tidak layak konsumsi berpotensi merusak tujuan utama program MBG. Bahkankasus keracunan akibat kualitas makanan yang buruk harus menjadi alarm serius bagi seluruh pemangku kepentingan.
“Jangan sampai program yang tujuannya mulia justru menimbulkan masalah baru. Semua pihak harus memastikan makanan yang diterima benar-benar layak dan aman dikonsumsi,” tegasnya.
Selain menyoroti aspek kualitasPP STN juga menekankan pentingnya keterlibatan petani lokal dalam rantai pasok program MBG. Rifai menyebutpengadaan bahan baku oleh SPPG harus memprioritaskan petanikelompok taniserta koperasikhususnya Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Ia menilaiselama ini masih ada potensi dominasi kelompok tertentu dalam distribusi bahan pangan yang berisiko menghambat pemerataan ekonomi. Karena ituketerlibatan langsung petani dinilai menjadi kunci dalam mewujudkan keadilan ekonomi.
“Keterlibatan petani dan koperasi desa adalah inti dari ekonomi kerakyatan. Ini bukan hanya soal pasokan bahan pangantetapi juga membuka peluang peningkatan pendapatan dan penciptaan lapangan kerja di desa,” jelasnya.
Langkah tersebut dinilai sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto dalam mempercepat pengentasan kemiskinantermasuk target penghapusan kemiskinan ekstrem pada 2026. Melalui program MBGpemerintah diharapkan tidak hanya fokus pada pemenuhan gizitetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis desa.
Dengan ribuan dapur MBG yang tersebar di seluruh IndonesiaRifai melihat adanya peluang besar untuk menciptakan pasar baru bagi produk pertanian lokal.
Jika dikelola dengan baikprogram ini dapat menjadi motor penggerak kesejahteraan petani dan nelayan.PP STN pun mendorong sejumlah langkah konkret pasca-penangguhan SPPG.
Di antaranyamemastikan seluruh dapur yang disuspend segera memenuhi standar SLHSIPALserta memiliki pengawasan gizi dan manajemen operasional yang memadai.
Selain itumereka meminta adanya sistem pengadaan bahan baku yang transparan dan berpihak pada petani lokal. Keterlibatan organisasi tani juga dinilai penting dalam proses pengawasan agar rantai pasok berjalan adil dan berkelanjutan.
“Program MBG harus menjadi solusi menyeluruh. Anak-anak mendapatkan makanan bergizisementara petani dan masyarakat desa memperoleh peningkatan pendapatan. Ini bentuk nyata gotong royong membangun Indonesia yang lebih sehat dan sejahtera,” pungkas Rifai. (F*)
Ket. Foto:
Ketua Umum PP STNAhmad Rifai. (Ist)
