Mataram – Pimpinan Pusat Serikat Tani Nelayan (PP STN) menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Badan Gizi Nasional (BGN) yang menangguhkan operasional 362 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Pulau Jawa Wilayah II. Kebijakan ini diambil setelah ditemukan sejumlah pelanggaran standar, mulai dari belum terpenuhinya Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), ketiadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), hingga persoalan manajemen dan kualitas layanan.
Ketua Umum PP STN, Ahmad Rifai, menegaskan, langkah tegas tersebut penting untuk menjamin kualitas pangan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG), terutama bagi kelompok rentan seperti anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
“Kami mendukung penindakan ini karena kualitas dan keamanan pangan tidak boleh dikompromikan. Standar higiene sanitasi dan infrastruktur dasar seperti IPAL harus menjadi syarat mutlak sebelum SPPG beroperasi,” ujar Rifai, Senin (13/4/2026).
Menurutnya, penangguhan ratusan dapur MBG ini harus dijadikan momentum evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola program. Ia menekankan, perbaikan tidak hanya menyasar aspek teknis, tetapi juga sistem distribusi dan pengawasan kualitas makanan.
Rifai mengingatkan, berbagai persoalan seperti keterlambatan distribusi hingga makanan tidak layak konsumsi berpotensi merusak tujuan utama program MBG. Bahkan, kasus keracunan akibat kualitas makanan yang buruk harus menjadi alarm serius bagi seluruh pemangku kepentingan.
“Jangan sampai program yang tujuannya mulia justru menimbulkan masalah baru. Semua pihak harus memastikan makanan yang diterima benar-benar layak dan aman dikonsumsi,” tegasnya.
Selain menyoroti aspek kualitas, PP STN juga menekankan pentingnya keterlibatan petani lokal dalam rantai pasok program MBG. Rifai menyebut, pengadaan bahan baku oleh SPPG harus memprioritaskan petani, kelompok tani, serta koperasi, khususnya Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Ia menilai, selama ini masih ada potensi dominasi kelompok tertentu dalam distribusi bahan pangan yang berisiko menghambat pemerataan ekonomi. Karena itu, keterlibatan langsung petani dinilai menjadi kunci dalam mewujudkan keadilan ekonomi.
“Keterlibatan petani dan koperasi desa adalah inti dari ekonomi kerakyatan. Ini bukan hanya soal pasokan bahan pangan, tetapi juga membuka peluang peningkatan pendapatan dan penciptaan lapangan kerja di desa,” jelasnya.
Langkah tersebut dinilai sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto dalam mempercepat pengentasan kemiskinan, termasuk target penghapusan kemiskinan ekstrem pada 2026. Melalui program MBG, pemerintah diharapkan tidak hanya fokus pada pemenuhan gizi, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis desa.
Dengan ribuan dapur MBG yang tersebar di seluruh Indonesia, Rifai melihat adanya peluang besar untuk menciptakan pasar baru bagi produk pertanian lokal.
Jika dikelola dengan baik, program ini dapat menjadi motor penggerak kesejahteraan petani dan nelayan.PP STN pun mendorong sejumlah langkah konkret pasca-penangguhan SPPG.
Di antaranya, memastikan seluruh dapur yang disuspend segera memenuhi standar SLHS, IPAL, serta memiliki pengawasan gizi dan manajemen operasional yang memadai.
Selain itu, mereka meminta adanya sistem pengadaan bahan baku yang transparan dan berpihak pada petani lokal. Keterlibatan organisasi tani juga dinilai penting dalam proses pengawasan agar rantai pasok berjalan adil dan berkelanjutan.
“Program MBG harus menjadi solusi menyeluruh. Anak-anak mendapatkan makanan bergizi, sementara petani dan masyarakat desa memperoleh peningkatan pendapatan. Ini bentuk nyata gotong royong membangun Indonesia yang lebih sehat dan sejahtera,” pungkas Rifai. (F*)
Ket. Foto:
Ketua Umum PP STN, Ahmad Rifai. (Ist)
