Mataram – Anggota Komisi V DPRD Nusa Tenggara Barat (NTB)Made Slametmenyoroti kualitas menu dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai tidak sesuai dengan standar gizi maupun jumlah yang seharusnya diterima siswa.
Sebagai wakil rakyatMade Slamet mengaku kerap menerima laporan dan keluhan dari masyarakat terkait pelaksanaan program MBG di sejumlah sekolah. Keluhan tersebut terutama menyangkut menu makanan yang dianggap tidak layak disebut sebagai makanan bergizi.
Menindaklanjuti laporan tersebutKomisi V DPRD NTB termasuk dirinya melakukan pengecekan langsung ke sejumlah lokasi di berbagai wilayahmulai dari Kota MataramLombok BaratKabupaten Lombok Utara hingga Pulau Sumbawa.
“Hasil kroscek di lapangan memang cukup memprihatinkan. Kami menemukan beberapa menu MBG yang jauh dari standar makanan bergizi,” ujar Made SlametJumat(6/3) saat dikonfirmasi via WhatsApp.
Ia mencontohkan temuan di Yayasan Dharma Laksana Mataramdi mana menu MBG yang diterima para siswa dinilai tidak layak. Kondisi serupa juga ditemukan di SMK Negeri 1 Batu Layar dan SMAN 1 Tanjung.
Menurutnyamenu yang diberikan kepada siswa bahkan terkesan tidak masuk akal untuk ukuran program makanan bergizi. Ia menyebut beberapa contoh seperti roti murah seharga sekitar seribuan rupiahbuah yang kondisinya tidak layaksusu UHT berukuran kecilhingga roti tawar yang kualitasnya kurang baik.
“Informasi yang kami terimamenu seperti itu diberikan untuk tiga hari. Ini jelas tidak sesuai. Bagaimana bisa disebut makanan bergizi? Ini justru merugikan anak-anak,” tegas politis PDIP ini.
Made Slamet juga mengaku masih akan melakukan pengecekan lebih lanjut terhadap sejumlah produk yang dibagikantermasuk memastikan masa kedaluwarsa susu yang diberikan kepada siswa.
Ia menilai kondisi tersebut sebagai bentuk penyimpangan terhadap tujuan awal program MBG yang digagas pemerintah pusat.
“Saya melihat ada penghianatan terhadap program Presiden,” kata Made Slamet.
Keluhan terkait menu MBG inilanjutnyatidak hanya datang dari masyarakat dan orang tua siswatetapi juga dari sejumlah guru di sekolah yang menerima program tersebut.
Menurut Made Slametjika tidak diawasi dengan ketatprogram MBG berpotensi menjadi ladang praktik penyimpangan anggaran.
“Program ini bisa menjadi ladang “korupsi besar-besaran” jika tidak diawasi dengan serius,” ujarnya.
Karena ituia meminta Presiden RIPrabowo Subiantountuk melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratiskhususnya terkait kualitas menu dan mekanisme pengawasan di daerah.
“Program ini sangat baik tujuannya untuk anak-anak. Namun pelaksanaannya harus benar-benar diawasi agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh para siswa,” pungkasnya. (F3)Â
Ket. Foto:
anggota Komisi V DPRD NTBIr. Made Slamet. (/fit)
