, Mataram — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) tidak hanya meningkatkan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga memberi dampak nyata terhadap perekonomian daerah. Dalam kurun waktu sekitar 10 bulan, program ini tercatat telah menyerap 31.509 tenaga kerja lokal.
Hal tersebut disampaikan Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal saat Rapat Koordinasi Program MBG bersama Badan Gizi Nasional (BGN), Forkopimda, dan Satgas Percepatan di Ruang Rapat Hajar Aswad, Kantor Bank NTB Syariah, Mataram, Rabu (4/2).
Gubernur mengungkapkan, hingga saat ini Program MBG di NTB telah menjangkau 1.793.423 penerima manfaat. Pelaksanaannya didukung oleh 670 Sentra Pengolahan Pangan Bergizi (SPPG) yang aktif, serta melibatkan 2.719 mitra pemasok dari berbagai sektor.
Menurutnya, capaian penyerapan tenaga kerja tersebut tergolong luar biasa. Pasalnya, angka serapan sebesar itu umumnya membutuhkan waktu dua hingga tiga tahun, namun di NTB dapat dicapai kurang dari satu tahun.
“Biasanya untuk menyerap tenaga kerja sebanyak ini butuh waktu dua sampai tiga tahun. Di NTB, sekitar 10 bulan sudah tercapai. Dan itu belum termasuk tenaga kerja tidak langsung seperti petani yang sebelumnya kesulitan memasarkan hasil panen, kini bisa menjual dengan harga yang lebih layak,” ujar Gubernur.
Ia menegaskan, Program MBG yang sempat diragukan di awal pelaksanaannya kini justru menjadi model pemberdayaan ekonomi berbasis pangan yang efektif dan inklusif. Selain membuka lapangan kerja, program ini juga menggerakkan rantai pasok pangan lokal.
Meski demikian, Gubernur mengingatkan adanya tantangan ke depan, terutama dalam menjaga stabilitas pasokan pangan agar lonjakan permintaan tidak memicu inflasi, khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
“NTB memiliki lebih dari 200 pulau berpenghuni. Tantangannya ada di wilayah 3T. Karena itu kami lakukan intervensi langsung untuk memastikan ketersediaan pasokan, sehingga peningkatan permintaan tidak berdampak pada inflasi,” jelasnya.
Menutup arahannya, Gubernur meminta seluruh unsur Forkopimda serta Satgas Percepatan di tingkat kabupaten dan kota untuk terus memperkuat koordinasi dan menjaga kekompakan dalam fase percepatan Program MBG.
“Kita satu struktur dengan kabupaten/kota. Jangan berjalan sendiri-sendiri. Kita harus kompak, mengumpulkan masukan, mengidentifikasi masalah, dan merumuskan rekomendasi solusinya bersama,” tegasnya.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan Badan Gizi Nasional Letjen (Purn) Dadang Hendrayudha, Pelaksana Harian Sekda NTB, Ketua Satgas Percepatan MBG se-Provinsi NTB, serta jajaran pimpinan perangkat daerah terkait. (F*)
Ket. Foto:
Kegiatan Rapat Koordinasi Program MBG Pemerintah Provinsi NTB bersama Badan Gizi Nasional (BGN), Forkopimda, dan Satgas Percepatan di Ruang Rapat Hajar Aswad, Kantor Bank NTB Syariah, Mataram. (Ist)
