, Mataram — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) tidak hanya meningkatkan kualitas gizi masyarakattetapi juga memberi dampak nyata terhadap perekonomian daerah. Dalam kurun waktu sekitar 10 bulanprogram ini tercatat telah menyerap 31.509 tenaga kerja lokal.
Hal tersebut disampaikan Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal saat Rapat Koordinasi Program MBG bersama Badan Gizi Nasional (BGN)Forkopimdadan Satgas Percepatan di Ruang Rapat Hajar AswadKantor Bank NTB SyariahMataramRabu (4/2).
Gubernur mengungkapkanhingga saat ini Program MBG di NTB telah menjangkau 1.793.423 penerima manfaat. Pelaksanaannya didukung oleh 670 Sentra Pengolahan Pangan Bergizi (SPPG) yang aktifserta melibatkan 2.719 mitra pemasok dari berbagai sektor.
Menurutnyacapaian penyerapan tenaga kerja tersebut tergolong luar biasa. Pasalnyaangka serapan sebesar itu umumnya membutuhkan waktu dua hingga tiga tahunnamun di NTB dapat dicapai kurang dari satu tahun.
“Biasanya untuk menyerap tenaga kerja sebanyak ini butuh waktu dua sampai tiga tahun. Di NTBsekitar 10 bulan sudah tercapai. Dan itu belum termasuk tenaga kerja tidak langsung seperti petani yang sebelumnya kesulitan memasarkan hasil panenkini bisa menjual dengan harga yang lebih layak,” ujar Gubernur.
Ia menegaskanProgram MBG yang sempat diragukan di awal pelaksanaannya kini justru menjadi model pemberdayaan ekonomi berbasis pangan yang efektif dan inklusif. Selain membuka lapangan kerjaprogram ini juga menggerakkan rantai pasok pangan lokal.
Meski demikianGubernur mengingatkan adanya tantangan ke depanterutama dalam menjaga stabilitas pasokan pangan agar lonjakan permintaan tidak memicu inflasikhususnya di wilayah tertinggalterdepandan terluar (3T).
“NTB memiliki lebih dari 200 pulau berpenghuni. Tantangannya ada di wilayah 3T. Karena itu kami lakukan intervensi langsung untuk memastikan ketersediaan pasokansehingga peningkatan permintaan tidak berdampak pada inflasi,” jelasnya.
Menutup arahannyaGubernur meminta seluruh unsur Forkopimda serta Satgas Percepatan di tingkat kabupaten dan kota untuk terus memperkuat koordinasi dan menjaga kekompakan dalam fase percepatan Program MBG.
“Kita satu struktur dengan kabupaten/kota. Jangan berjalan sendiri-sendiri. Kita harus kompakmengumpulkan masukanmengidentifikasi masalahdan merumuskan rekomendasi solusinya bersama,” tegasnya.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan Badan Gizi Nasional Letjen (Purn) Dadang HendrayudhaPelaksana Harian Sekda NTBKetua Satgas Percepatan MBG se-Provinsi NTBserta jajaran pimpinan perangkat daerah terkait. (F*)
Ket. Foto:
Kegiatan Rapat Koordinasi Program MBG Pemerintah Provinsi NTB bersama Badan Gizi Nasional (BGN)Forkopimdadan Satgas Percepatan di Ruang Rapat Hajar AswadKantor Bank NTB SyariahMataram. (Ist)
