Mataram – Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, Hj. Indah Damayanti Putri, membacakan penyampaian Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 pada Rapat Paripurna DPRD NTB, Senin, (24/11) di Ruang Rapat Kantor Gubernur NTB.
Wagub NTB menyampaikan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB menetapkan tiga prioritas utama dalam Raperda APBD 2026, yaitu pengentasan kemiskinan ekstrem, penguatan sektor agro maritim, dan ketahanan pangan. Lebih lanjut ditegaskan, penyusunan anggaran 2026 diarahkan untuk menjawab kebutuhan pembangunan daerah.
“Program dan kegiatan yang disusun diprioritaskan untuk pengentasan kemiskinan ekstrem, yang merupakan langkah untuk mendukung pembangunan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat di NTB,” ujar Wagub Dinda.
Selain fokus sosial, APBD 2026 juga memperkuat sektor ekonomi utama, yaitu ketahanan pangan, agromaritim, dan pariwisata.
Wagub menyebut total pendapatan daerah 2026 diproyeksikan sebesar Rp 5,64 triliun, turun dari APBD Murni 2025 sebesar Rp 6,33 triliun akibat pemotongan DAU, DBH, dan DAK oleh pemerintah pusat. Namun, Pendapatan Asli Daerah (PAD) justru meningkat.
“Pendapatan Asli Daerah direncanakan naik signifikan sebesar 21,2%, dari Rp 2,51 triliun pada APBD 2025 menjadi Rp 3,04 triliun di tahun 2026,” paparnya.
Menutup sambutannya, Wagub berharap APBD 2026 menjadi instrumen fiskal yang efektif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan memberi manfaat bagi seluruh masyarakat NTB.
Rapat Paripurna tersebut, dipimpin Ketua DPRD NTB Hj. Baiq Isvie Rupaeda bersama tiga pimpinan lainnya, dan turut diikuti oleh Sekda Provinsi NTB, anggota DPRD NTB, Forkopimda NTB dan tamu undangan lainnya. (F3)
Ket. Foto:
Wakil Gubernur NTB, Hj. Indah Damayanti Putri menyerahkan Nota Keuangan APBD 2026 kepada Ketua DPRD NTB Hj. Baiq Isvie Rupaeda. (Ist)
