Mataram – DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menerima Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Provinsi NTB Tahun Anggaran 2027 sebagai landasan penyusunan APBD tahun depan.
Melalui rancangan tersebutpemerintah daerah menegaskan komitmennya mempercepat berbagai program prioritas yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakatpenguatan ketahanan pangan dan energipembangunan pariwisata berkualitasserta pengembangan ekosistem industri agromaritim.
Rancangan KUA-PPAS tersebut disampaikan Wakil Gubernur NTBHj. Indah Dhamayanti PutriS.E.M.IP.mewakili Gubernur NTBDr. H. Lalu Muhamad Iqbaldalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi NTB yang dipimpin oleh Ketua DPRD NTBHj. Baiq Isvie Rupaeda bersama Wakil Ketua I H. Lalu WirajayaWakil Ketua II H Yek Agil dan Wakil ketua III H. Muzihir serta turut dihadiri Sekda NTB Abul Chairbertempat di Ruang Rapat TamboraKantor DPRD Provinsi NTBMataramSelasa (14/7/2026).
Mengawali penyampaian nota pengantarWakil Gubernur yang akrab disapa Umi Dinda menyampaikan apresiasi kepada seluruh masyarakat NTB yang terus menjaga stabilitas daerah sehingga pembangunan dapat berjalan dengan baik. Menurutnyastabilitas tersebut menjadi modal penting untuk memperkuat kepercayaan pemerintah pusat sekaligus mempercepat pembangunan di Nusa Tenggara Barat.
Dalam rancangan KUA-PPAS tersebutPemerintah Provinsi NTB memproyeksikan kapasitas fiskal daerah pada tahun 2027 semakin kuat sehingga memberikan ruang yang lebih besar untuk mempercepat pelaksanaan berbagai program prioritas pembangunan. Meski demikianpemerintah tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan daerah agar setiap rupiah anggaran memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Umi Dinda mengatakan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah terus diperkuat untuk mempercepat pembangunan di berbagai sektor. Salah satu capaian penting adalah peresmian Bendungan Meninting oleh Presiden Republik IndonesiaPrabowo Subiantoyang menjadi bagian dari lima bendungan strategis nasional.
“Peresmian Bendungan Meninting semakin memperkokoh posisi NTB sebagai salah satu penyangga ketahanan pangan nasionalsekaligus memperkuat ketahanan panganketahanan airdan ketahanan energi nasional,” ujarnya.
Selain pembangunan infrastrukturPemerintah Provinsi NTB juga terus memperkuat sektor pariwisata sebagai salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi daerah. Keberhasilan penyelenggaraan Pocari Sweat Run Lombok 2026 yang diikuti ribuan peserta dari berbagai daerah dinilai memberikan dampak nyata terhadap sektor perhotelantransportasiUMKMdan ekonomi kreatif. Momentum tersebut akan berlanjut melalui penyelenggaraan MotoGP Mandalika 2026Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XII NTBhingga persiapan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXII Tahun 2028.
Dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027Pemerintah Provinsi NTB menetapkan tema pembangunan Akselerasi Pengentasan KemiskinanKetahanan Pangan dan EnergiPenyiapan Ekosistem Industri Agromaritimserta Pembangunan Destinasi Pariwisata Berkualitas Berkelanjutan. Tema tersebut menjadi arah utama penyusunan program dan anggaran agar manfaat pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat.
“Tema ini mencerminkan arah pembangunan NTB yang berfokus pada program-program yang bersentuhan langsung dengan masyarakatsehingga manfaatnya dapat dirasakan secara nyatabaik dalam jangka pendek maupun berkelanjutan,” jelas Umi Dinda.
Wagub menegaskanmeskipun ruang fiskal diproyeksikan semakin baikpenyusunan APBD tetap diarahkan pada pemenuhan belanja wajibbelanja yang telah ditentukan penggunaannya (earmarked)serta berbagai program prioritas pembangunan. Pengelolaan anggaran juga akan terus mengedepankan prinsip efektifefisientransparandan akuntabel sebagai bagian dari upaya memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Di hadapan pimpinan dan anggota DPRDUmi Dinda turut memaparkan garis besar rancangan KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2027 yang mencakup tiga komponen utamayakni pendapatan daerahbelanja daerahdan pembiayaan daerah. Ketiga komponen tersebut akan menjadi dasar pembahasan bersama DPRD sebelum ditetapkan menjadi APBD Tahun Anggaran 2027.
Ketua DPRD NTBHj. Baiq Isvie Rupaeda menyampaikan selanjutnya pihaknya bersama Pemerintah Provinsi NTB akan membahas rancangan KUA – PPAS tersebut secara komprehensif agar APBD Tahun 2027 mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta mendukung pembangunan menuju NTB makmur mendunia.
Melalui sinergi antara pemerintah daerah dan DPRDAPBD 2027 diharapkan menjadi instrumen pembangunan yang mampu mempercepat pengentasan kemiskinanmemperkuat ketahanan pangan dan energimeningkatkan daya saing ekonomi daerahserta menghadirkan kesejahteraan yang semakin merata bagi seluruh masyarakat Nusa Tenggara Barat. (F*)
Ket. Foto:
Ketua DPRD NTBHj. Baiq Isvie Rupaeda didampingi tiga pimpinan DPRD NTB lainnya yakni H. Lalu WirajayaH. YEK Agil dan H. Muzihir menerima dokumen Rancangan KUA-PPAS Provinsi NTB TA 2027 yg diserahkan oleh Wakil Gubernur NTBHj. Indah Dhamayanti Putri didampingi Sekda Abul Chair dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi NTB. (Ist)
