Mataram – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPR PKP) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menunjukkan komitmennya dalam mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 melalui kegiatan Sosialisasi dan “Ngisi Bareng” (Ngibar) kuesioner sensus bersama Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB.
Kegiatan yang digelar di Aula Kantor Dinas PUPR PKP Provinsi NTB, Mataram, Jumat (22/5/2026) tersebut menjadi langkah awal sinergi pemerintah daerah dalam menyukseskan program nasional pendataan ekonomi yang digelar pemerintah.
Kepala Dinas PUPR PKP Provinsi NTB, Lalu Kusuma Wijaya, menegaskan bahwa pihaknya siap mendukung penuh pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026, khususnya melalui keterlibatan aktif sektor jasa konstruksi yang menjadi salah satu sektor strategis pembangunan daerah.
Dalam kegiatan itu, Dinas PUPR PKP menghadirkan para mitra kerja jasa konstruksi, mulai dari kontraktor hingga konsultan, untuk mengikuti pengisian data sensus secara bersama-sama dengan pendampingan langsung dari BPS.
“Harapan kami, melalui pengisian kuesioner ini, para mitra kerja di jasa konstruksi dapat memberikan data dan informasi yang akurat terkait kondisi usaha mereka,” ujarnya.
Menurutnya, data ekonomi yang valid sangat penting sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan daerah, terutama di sektor infrastruktur dan konstruksi yang memiliki kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi NTB.
“Kami percaya data yang baik lahir dari kolaborasi yang baik,” tambahnya.
Ia menjelaskan, konsep “Ngibar” sengaja dirancang agar proses pengisian data menjadi lebih mudah, komunikatif, dan praktis bagi pelaku usaha. Dengan pola pendampingan langsung tersebut, pelaku usaha tidak hanya lebih terbantu dalam proses pengisian, tetapi juga semakin memahami pentingnya data bagi pembangunan daerah.
Rangkaian kegiatan “Ngibar” ini dijadwalkan berlangsung mulai Mei hingga Agustus 2026. Setelah diawali di lingkungan Dinas PUPR PKP NTB, kegiatan serupa akan dilanjutkan secara bertahap ke OPD lain dan berbagai mitra kerja di lingkup Pemerintah Provinsi NTB..
Sementara itu, Kepala BPS Provinsi NTB, Wahyudin, menyampaikan bahwa Sensus Ekonomi 2026 menjadi momentum penting dalam menghadirkan basis data ekonomi yang akurat dan mutakhir sebagai fondasi perencanaan pembangunan.
“Data ekonomi yang lengkap akan menentukan kualitas kebijakan pembangunan ke depan. Karena itu, partisipasi pelaku usaha menjadi sangat penting agar pemerintah memiliki gambaran riil mengenai kondisi ekonomi daerah,” katanya.
Menurut Wahyudin, pendekatan “Ngibar” menjadi bentuk kolaborasi nyata antara BPS, pemerintah daerah, dan pelaku usaha agar proses pendataan berjalan lebih efektif dan nyaman.
“Melalui Ngisi Bareng ini, kami ingin memastikan setiap usaha dapat terdata dengan baik dan pelaku usaha merasa terbantu selama proses pengisian,” ujarnya.
Melalui kolaborasi tersebut, Pemerintah Provinsi NTB dan BPS berharap Sensus Ekonomi 2026 mampu menghasilkan basis data tunggal yang kuat dan akurat sebagai acuan pembangunan NTB yang inklusif dan berkelanjutan di masa mendatang. (F*)
Ket. Foto:
Kegiatan sosialisasi dan Ngibar (Ngisi Bareng) Kuisioner Sensus Ekonomi 2026. (Ist)
