Mataram – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menegaskan komitmennya menjadikan desa sebagai pusat pembangunan daerah melalui penguatan empat pilar utama, yakni pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, pengembangan pariwisata, dan pelestarian lingkungan.
Penegasan tersebut disampaikan Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, saat menerima audiensi Forum Komunikasi Kepala Desa (FKKD) Lombok Timur di Kantor Gubernur NTB, Kamis (30/4/2026). Pertemuan ini menjadi momentum strategis untuk menyerap aspirasi sekaligus menyelaraskan arah pembangunan berbasis desa.
“Pembangunan harus dimulai dari desa. Empat pilar ini menjadi fondasi utama agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” tegas gubernur.
Pengentasan Kemiskinan Jadi Prioritas
Pada pilar pertama, Pemprov NTB memprioritaskan intervensi di desa-desa yang masuk kategori kantong kemiskinan, terutama di wilayah Lombok Timur yang memiliki jumlah desa terbesar di NTB.
Melalui Program Desa Berdaya, pemerintah mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Pendekatan yang digunakan bersifat terintegrasi, mulai dari bantuan sosial, pemberdayaan ekonomi, hingga penguatan kapasitas aparatur dan kelembagaan desa.
Di sektor ketahanan pangan, desa didorong mengoptimalkan potensi lokal, baik pertanian maupun peternakan. Langkah ini tidak hanya bertujuan menjaga ketersediaan pangan, tetapi juga meningkatkan kualitas gizi masyarakat dan memperkuat ekonomi keluarga.
Desa diharapkan mampu menjadi lumbung pangan mandiri yang menopang stabilitas daerah sekaligus membuka peluang usaha baru bagi warga.
Pengembangan pariwisata desa diarahkan pada pemanfaatan potensi budaya dan kearifan lokal sebagai daya tarik ekonomi baru. Konsep ini dinilai mampu menciptakan lapangan kerja sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat secara langsung.
Gubernur menekankan bahwa desa memiliki kekayaan tradisi, seni, serta lanskap alam yang dapat dikembangkan secara berkelanjutan tanpa menghilangkan identitas lokal.
Pelestarian Lingkungan sebagai Fondasi
Pilar keempat menegaskan pentingnya pelestarian lingkungan dalam setiap proses pembangunan. Desa diharapkan menjadi garda terdepan dalam menjaga ekosistem dan memastikan keberlanjutan sumber daya alam.
“Pembangunan tidak boleh mengorbankan lingkungan. Desa harus menjadi kekuatan utama dalam menjaga keseimbangan ini,” ujarnya.
Selain penguatan empat pilar, Pemprov NTB juga memperkuat dukungan sektor ekonomi melalui peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), seperti Bank NTB Syariah, dalam memperluas akses pembiayaan bagi UMKM dan Pekerja Migran Indonesia (PMI).
Pemerintah mendorong skema keberangkatan zero cost bagi PMI agar dapat bekerja ke luar negeri secara legal, aman, dan tanpa beban biaya awal. Lombok Timur tercatat sebagai penyumbang PMI terbesar di NTB.
“Kita ingin mereka berangkat tanpa utang dan memiliki masa depan yang lebih terencana,” jelas Miq Iqbal.
Pembinaan pengelolaan keuangan bagi PMI juga disiapkan agar pendapatan yang diperoleh dapat dimanfaatkan secara produktif, termasuk untuk investasi dan pengembangan usaha melalui akses pembiayaan seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Perwakilan FKKD Lombok Timur, Khairul Ihsan, S.H., M.H., menyatakan kesiapan pemerintah desa dalam mendukung implementasi empat pilar pembangunan tersebut.
“Kami siap menjadi garda terdepan dalam menggerakkan potensi desa, mulai dari pengentasan kemiskinan hingga pengembangan pariwisata berbasis budaya,” ujarnya.
Gubernur menegaskan, sinergi antara pemerintah provinsi dan desa menjadi kunci percepatan pembangunan yang merata dan berkelanjutan.
“Kalau desa kuat, maka daerah akan kuat. Dari desa, kita bangun NTB yang makmur dan berdaya saing,” pungkasnya. (F*)
Ket. Foto:
Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, saat menerima audiensi Forum Komunikasi Kepala Desa (FKKD) Lombok Timur di Kantor Gubernur NTB, Kamis (30/4/2026). (Ist)
