Mataram – Dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi NTB yang digelar pada Kamis, 20 November 2025, Pemerintah Provinsi NTB dan DPRD Provinsi NTB telah disepakati Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA -PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi NTB Tahun Anggaran 2026.
Kesepakatan tersebut ditetapkan dengan penandatangan Nota Kesepakatan KUA dan PPAS APBD Provinsi NTB Tahun Anggaran 2026 oleh Wakil Gubernur NTB Hj. Indah Damayanti Putri dengan Pimpinan DPRD NTB Hj. Baiq Isvie Rupaeda, H. Lalu Wirajaya, H. Yek Agil dan H. Muzihir.
Wakil Gubernur NTB, Indah Dhamayanti Putri menyampaikan kesepakatan ini disusun berdasarkan RKPD 2026 yang mengangkat tema “Pembangunan Akselerasi Pengentasan Kemiskinan, Ketahanan Pangan, Penyiapan Ekosistem Industri Argo maritim, dan Pengembangan Destinasi Pariwisata Berkualitas Berkelanjutan”. Dijelaskan Wagub, tema tersebut menggambarkan arah pembangunan daerah.
“Tema ini mencerminkan tujuan pembangunan di Nusa Tenggara Barat, yang diarahkan untuk kembali berkonsentrasi pada upaya pengentasan dan penurunan angka kemiskinan di NTB, menjadikan NTB sebagai lumbung pangan nasional, dengan fokus pada penguatan ketahanan pangan lokal, mendorong industrialisasi dan menjadikan pariwisata NTB sebagai destinasi pariwisata petualangan berstandar internasional,” ungkap Wagub dalam sambutannya.
Wagub Dinda juga berharap seluruh kebijakan anggaran sejalan dengan visi–misi kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB.
“Besar harapan kami bahwa segala kebijakan dan rambu-rambu dalam distribusi pendapat, ke dalam belanja yang telah tertuang dalam KUA–PPAS ini, benar-benar dimaksudkan dan ditujukan untuk program-program yang mendukung visi-misi Iqbal Dinda,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Wagub memaparkan garis besar KUA–PPAS 2026, antara lain Pendapatan daerah sebesar Rp5,64 triliun (naik 2,37 persen dari rancangan sebelumnya), Belanja daerah sebesar Rp5,75 triliun (meningkat 3,52 persen), dan Defisit anggaran: Rp111,2 miliar, ditutup melalui pembiayaan netto dari SILPA dan pembayaran cicilan utang jatuh tempo.
Menutup sambutannya, Wagub menegaskan pentingnya komitmen bersama untuk memastikan implementasi KUA–PPAS berjalan proporsional dan berkeadilan dalam pendistribusian keuangan daerah.
Rapat Paripurna yang dipimpin Ketua DPRD NTB Hj. Baiq Isvie Rupaeda turut dihadiri sejumlah kepala OPD Lingkup Pemprov NTB, Forkopimda NTB serta undangan lainnya. (F3)
Ket. Foto:
(kiri-kanan): Wakil Gubernur NTB Hj. Indah Damayanti Putri bersama Pimpinan DPRD NTB Hj. Baiq Isvie Rupaeda, H.Lalu Wirajaya, H. Yek Agil dan H. Muzihir berfoto bersama usai Penandatangan Nota Kesepahaman KUA – PPAS APBD NTB TA 2026. ()
