DPRD NTB Ikuti Arahan Presiden Prabowo Terkait Evaluasi Tunjangan Perumahan dan Transportasi

Mataram  –  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nusa Tenggara Barat (DPRD NTB),  siap melakukan evaluasi kebijakan tentang tunjangan perumahan dan transportasi bagi para anggota DPRD. 

“Insya Allah, DPRD NTB komit dan siap mendukung sepenuhnya arahan dan kebijakan dari Presiden Prabowo Subianto,” ujar Ketua DPRD NTB, Baiq Isvie Rupaeda, Rabu (10/9/2025).

Namun ia menekankan bahwa, jika para anggota DPRD diberikan tunjangan perumahan, hal itu dirasa sangat perlu dalam rangka meningkatkan kinerja para anggota dewan setempat.

Utamanya, mereka yang berasal dari luar Kota Mataram. Mulai lima wilayah di Pulau Sumbawa dan empat wilayah di Pulau Lombok. 

“Tapi, jika itu harus dilakukan evaluasi, Insya Allah kami siap dan mematuhinya,” tegas Isvie. 

Lebih lanjut dikatakannya, adanya kenaikan tunjangan perumahan dan transportasi, tentu merupakan hasil dari tim appraisal. 

Namun jika adanya evaluasi menyeluruh, maka DPRD NTB menyerahkannya ke eksekutif, yakni Gubernur. 

“Kami hanya meluruskan bahwa kenaikan itu hasil dari tim appraisal, dan jika ada evaluasi, kami (DPRD) serahkan ke Pak Gubernur,” jelas Isvie. (F3)

Ket. Foto:

Ketua DPRD NTB, Baiq Isvie Rupaeda. (Ist)

Discover

Sponsor

spot_imgspot_img

Latest

Komisi IX DPR RI Soroti Tingginya Pengangguran Lulusan SMK dan Lambannya Pembangunan Dapur Gizi di NTB

Mataram - Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) guna meninjau kesiapan daerah...

Ketua SMSI NTB Kecam Tindakan Intimidasi Oknum SPPG terhadap Jurnalis Selaparang TV di Lombok Timur

Mataram – Ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Provinsi Nusa Tenggara Barat, HM. Abdus Syukur, S.H., mengecam keras tindakan intimidasi yang dilakukan oknum Satuan...

Wamen Ossy Soroti Pentingnya Komitmen dalam Pelayanan Publik di Kanwil BPN Provinsi Sumatera Utara

Sumatera Utara - Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, menekankan pentingnya peningkatan kualitas layanan pertanahan...

Kasat Reskrim Polres Lotim Benarkan Laporan Dugaan Penipuan SPPG MBG, Kasus Masih Diproses

Lombok Timur – Dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan, terkait pendirian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Makan Bergizi Gratis (MBG), tercatat masuk ke meja...

Pemprov NTB Gaspol Program Desa Berdaya 2026, 40 Desa Miskin Ekstrem Jadi Target Awal

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menegaskan komitmennya dalam mempercepat pengentasan kemiskinan ekstrem melalui Program Desa Berdaya. Program ini ditujukan untuk memberdayakan seluruh desa...