Mataram – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) resmi mengesahkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) Tahun Anggaran 2025. Pengesahan dilakukan dalam Sidang Paripurna DPRD NTB yang digelar pada Jumat(26/9) di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur NTB.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi NTBHj. Baiq Isvie Rupaedamenyampaikan rincian komponen perubahanbaik dari sisi pendapatanbelanja hingga pembiayaan daerah.
Dalam penyampaian tersebutdijelaskan bahwa pendapatan daerah NTB semula sebesar Rp6.330.408.413.375mengalami kenaikan sebesar Rp156.377.707.156sehingga total pendapatan daerah setelah perubahan menjadi Rp6.486.786.120.531.
Sementara itubelanja daerah yang sebelumnya sebesar Rp6.232.609.687.383bertambah Rp264.053.130.521sehingga total belanja setelah perubahan mencapai Rp6.496.662.817.904. Dengan kenaikan belanja yang lebih tinggi dari pendapatanperubahan APBD ini mencatat defisit sebesar Rp6.899.697.373.
Untuk menutupi defisit tersebutpemerintah daerah melakukan penyesuaian pada pos pembiayaan. Dengan struktur inisisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) tercatat nol rupiahmenandakan perencanaan yang diklaim lebih presisi dan proporsional.
“Rancangan keputusan DPRD terkait pengesahan perubahan APBD ini dituangkan dalam Keputusan DPRD Provinsi NTB Nomor 22 Tahun 2025yang disahkan pada akhir sidang paripurna”tutup Isvie.
Wakil Gubernur NTBIndah Dhamayanti Putri dalam sambutannya menegaskanbahwa APBD adalah instrumen utama dalam memastikan jalannya pembangunan.
“APBD adalah instrumen utama untuk memastikan pembangunan berjalan tepat sasaranefektif dan berkeadilan”ujarnya.
Menurut Umi DindaAPBD bukan sekadar angka melainkan instrumen utama yang menentukan arah dan efektivitas pembangunan daerah.
“Kami menyadari bahwa APBD adalah instrumen utama untuk memastikan pembangunan berjalan tepat sasaranefektif dan berkeadilan. Oleh karena ituperubahan yang kita tetapkan hari ini harus mampu menguatkan berbagai sektor prioritas pembangunan di daerah kita,” jelasnya.
Lebih lanjutUmi Dinda menyatakan bahwa keputusan ini akan menjadi modal penting dalam mempercepat pembangunan dan pelayanan publik di NTB. Ia juga menegaskan pentingnya pengawalan pelaksanaan perubahan APBD secara bertanggung jawab dan berintegritas.
Penetapan ini diharapkan menjadi momentum penting bagi peningkatan kualitas tata kelola keuangan daerah dan akselerasi pembangunan Provinsi NTB ke depan dan diharapkan dapat bergerak lebih adaptif dalam menanggapi tantangan yang adaserta mendorong percepatan pembangunan yang merata dan berkelanjutan di seluruh wilayah NTB. (F3)
Ket. Foto:
Wakil Gubernur NTB Indah Damayanti Putri dan Ketua DPRD NTB Baiq Isvie Rupaeda bersama dua pimpinan Paripurna lainnya Lalu Wirajaya dan Yek Agil saat menandatangani Pengesahan APBD Perubahan 2025 dalam rapat paripurna DPRD NTB. (Ist)
