OTT KPK Guncang Lombok Barat, Bupati Digiring ke Jakarta, Uang Tunai dan Dokumen Disita

Jakarta  – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membenarkan telah melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Lombok BaratNusa Tenggara Baratyang diduga berkaitan dengan tindak pidana korupsi dalam proyek-proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.

Juru Bicara KPKBudi Prasetyo,  mengatakan operasi tersebut berawal dari kegiatan penyelidikan tertutup yang kemudian berujung pada penangkapan terhadap sejumlah pihak yang diduga terlibat dalam perkara korupsi.

“BenarKPK melakukan kegiatan penyelidikan tertutup yang kemudian terjadi peristiwa tertangkap tangan terhadap para terduga pelaku tindak pidana korupsi di wilayah Kabupaten Lombok BaratNusa Tenggara Barat,” kata Budi dalam keterangannyaMinggu (20/7/2026).

Dalam OTT tersebuttim KPK mengamankan 19 orang. Seluruh pihak yang diamankan sempat menjalani pemeriksaan awal di Markas Brimob Lombok Barat sebelum dilakukan pendalaman lebih lanjut.

Dari jumlah tersebutKPK memutuskan membawa tujuh orang ke Jakarta pada Senin malam untuk menjalani pemeriksaan lanjutan di Gedung Merah Putih KPK. Salah satu pihak yang dibawa adalah Bupati Lombok Barat.

Selain mengamankan sejumlah orangpenyidik KPK juga menyita barang bukti berupa uang tunai dalam pecahan rupiah serta sejumlah dokumen yang diduga berkaitan dengan perkara yang sedang diusut.

Budi menjelaskanperkara yang tengah didalami KPK diduga berkaitan dengan adanya penerimaan oleh Bupati Lombok Barat yang berhubungan dengan proyek-proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.

KPK menyatakan proses pemeriksaan masih berlangsung. Lembaga antirasuah itu akan menyampaikan perkembangan lebih lanjuttermasuk konstruksi perkara dan penetapan status hukum para pihaksetelah rangkaian pemeriksaan selesai dilakukan. (F*)

Ket. Foto: 

Bupati Lombok BaratLalu Ahmad Zaini (LAZ). (Ist)

Discover

Sponsor

spot_imgspot_img

Latest

Pemprov NTB Terima LHP BPK, Gubernur : Jadi Acuan Perbaikan Pembangunan

Mataram – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Semester II Tahun 2025 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan...

Pinjaman Ilegal dan Judi Online Makin Marak, Pemprov dan DPRD NTB Dorong Percepatan Ranperda

Lombok Barat - Pemerintah Provinsi NTB dan DPRD NTB mendorong percepatan pembentukan regulasi daerah untuk melindungi masyarakat dari maraknya pinjaman ilegal berbasis teknologi informasi...

Enam Visa Kloter Dua Lombok Tengah Belum Keluar, Kemenag NTB Pastikan Semua Jamaah Tetap Berangkat

Mataram - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat (Kakanwil Kemenag NTB)H. Zamroni Azizmenegaskan bahwa proses pemantauan visa Jemaah Calon Haji (JCH)...

Pemprov NTB Luruskan Informasi Lonjakan Harga Cabe 

Mataram - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) memberikan klarifikasi terkait beredarnya informasi kenaikan harga cabai rawit merah yang disebut-sebut menembus Rp200 ribu per...

Kemenag NTB Perkuat Toleransi, Tebarkan Kebaikan melalui Safari Ramadhan

Mataram - Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menggelar Safari Ramadan 1446 H pada 11 Maret 2025 di Kota...