Beda Fungsi dan Kegunaan, Pahami Perbedaan Pengecekan Sertipikat dan SKPT

Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengingatkan masyarakat untuk memahami perbedaan layanan pengecekan sertipikat dan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT). Kedua layanan tersebut memiliki fungsi berbeda dan digunakan sesuai kebutuhan dalam administrasi pertanahan.

“Dengan memahami perbedaan pengecekan sertipikat dan SKPTmasyarakat dapat memilih layanan yang sesuai kebutuhan serta terhindar dari kekeliruan dalam pengurusan administrasi pertanahan,” ujar Direktur Pengaturan Pendaftaran Tanah dan RuangPPAT dan Mitra KerjaKementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN)Ana Anida dalam keterangannya.

Pengecekan sertipikat merupakan layanan untuk memastikan keaslian dan kesesuaian data sertipikat dengan data yang tercatat di Kantor Pertanahan. Layanan ini khusus diajukan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sebelum membuat akta pemindahan hak atau akta pembebanan hak.

Melalui pengecekan sertipikatPPAT dapat mengetahui apakah data fisik dan yuridis pada sertipikat telah sesuai dengan buku tanahsurat ukurserta dokumen pendaftaran yang tersimpan di Kantor Pertanahan. Layanan ini penting untuk meminimalisir risiko terjadinya sengketa sebelum dilakukan pemindahan hak atau pembebanan hak.

Sementara ituSKPT adalah dokumen resmi yang memuat keterangan mengenai suatu bidang tanah yang terdaftartermasuk status hakidentitas pemegang hakserta catatan lain yang tercantum dalam administrasi pertanahan. SKPT dibutuhkan untuk kepentingan lelang maupun untuk penyajian informasi data fisik dan yuridis suatu bidang tanah. 

“SKPT untuk kepentingan lelang dapat dimohonkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)sedangkan SKPT untuk penyajian informasi dapat dimohonkan oleh pihak yang berkepentingan dengan melampirkan bukti hubungan hukum terhadap bidang tanah yang dimohonkan,” terang Ana Anida. 

Dengan demikianpengecekan sertipikat berfokus pada verifikasi sertipikat yang dimiliki oleh pemohon untuk keperluan PPAT sebelum membuat akta pemindahan hak atau pembebanan haksementara SKPT merupakan surat keterangan resmi yang menjelaskan data pendaftaran tanah atas suatu bidang tanah baik untuk keperluan lelang maupun penyajian informasi bagi pihak yang berkepentingan. Setelah memahami perbedaan dua hal tersebutmasyarakat diharapkan bisa menyesuaikan layanan yang diajukan dengan kebutuhannya secara tepat. (*)

Ket. Foto: 

Pelayanan pertanahan di salah satu Kantor Pertanahan. (Ist)

Discover

Sponsor

spot_imgspot_img

Latest

Lalu Pelita Putra : Membangun Pariwisata NTB Harus Terintegrasi dari Timur ke Barat

Mataram -  Ketua Komisi II DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB)H. Lalu Pelita PutraS.H.menegaskan bahwa pengembangan sektor pariwisata di NTB tidak boleh hanya terfokus...

Putra NTB Raih Bintang Satu, Lalu Iwan Mahardan Terus Mengabdi untuk Negeri

Jakarta– Karier panjang Lalu Muhammad Iwan MahardanS.I.K.M.M. kembali mencatat tonggak penting. Perwira lulusan AKABRI 1994 itu resmi menyandang pangkat Brigadir Jenderal Polisisetelah naik tingkat...

Sedang Mengurus Urusan Pertanahan? Cari Tahu Biayanya di Sini

Jakarta - Bagi sebagian masyarakatmengurus urusan pertanahan sering kali menjadi pengalaman yang membingungkan. Pertanyaan soal biaya yang harus dibayarkomponen apa saja yang dikenakanhingga cara...

NTB Perkuat Agenda Pembangunan Hijau, Dorong Rehabilitasi Lingkungan hingga Tata Kelola Sampah Berkelanjutan

Mataram  – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menegaskan komitmennya dalam memperkuat agenda pembangunan hijau melalui berbagai program rehabilitasi lingkunganpenguatan tata kelola persampahanhingga...

Bank NTB Syariah Luncurkan Program Tebar Berkah Amanah 2025

Mataram - Bank NTB Syariah meluncurkan Program Tebar Berkah Amanah 2025. Dengan membuka rekening atau top up dana di tabungan iB Amanah/Giro iB Amanah...