Serang – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN)Nusron Wahidmengimbau organisasi keagamaan untuk memanfaatkan skema penetapan yayasan sebagai subjek hukum dalam sertipikat hak milik. Hal itu dilakukan untuk menertibkan aset pesantren dan lembaga pendidikan keagamaan. Imbauan ini disampaikan langsung di hadapan organisasi keagamaan yang ikut dalam pertemuan di Sekretariat Majelis Ulama Indonesia Provinsi Banten pada Jumat (20/02/2025).
“Yayasan Islam yang bergerak di bidang pendidikan dan sosial dengan adanya peraturan yang berlaku diperbolehkan mempunyai hak milik. Jadi sekarang boleh punya SHM. Tidak perlu lagi pakai Hak Guna Bangunan (HGB) atau dititipkan asetnya atas nama pengurustapi langsung atas nama yayasan sebagai lembaga,” ujar Menteri Nusron.
Selama inimenurut Menteri Nusronbanyak yayasan yang memilih menitipnamakan kepemilikan tanah kepada seseorang untuk menyertipikatkan asetnya. Hal itu berpotensi menimbulkan konflik kepemilikan tanah di kemudian hari.
Melalui aturan initanah pesantren dan sekolah keagamaan kini dapat dicatat secara langsung atas nama yayasan. Dengan begitupenataan asetnya bisa lebih tertibtransparandan berkelanjutan sesuai ketentuan hukum pertanahan. Keberlangsungan lembaga pendidikan pun diyakini bisa lebih terjaga ke depannya.
Sebagai bagian dari implementasi kebijakan tersebutKementerian ATR/BPN telah menyiapkan mekanisme penetapan yayasan keagamaan sebagai subjek hukum pemegang hak milik.
Skema subjek hukum pemegang hak milik tersebutpenetapannya dilakukan melalui pengajuan permohonan kepada Menteri ATR/Kepala BPN. Permohonan harus disertakan rekomendasi dari Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama sehingga proses pencatatan hak atas tanah dapat dilakukan secara sah dan terintegrasi.
“Karena itukami kasih jalan keluar seperti iniada jalan keluartetapi saya melihat yang memanfaatkan masih belum banyak,” tutur Nusron Wahid.
Menteri ATR/Kepala BPN berharaporganisasi keagamaan dapat segera memanfaatkan mekanisme tersebut untuk menata aset pesantren dan lembaga pendidikan keagamaan. Dengan begituaset terkait bisa tertib secara administrasimemiliki kepastian hukumserta terjaga keberlanjutannya untuk kepentingan pendidikan dan sosial umat.
Pertemuan ini turut dihadiri oleh Gubernur BantenAndra Soni; Ketua MUI BantenBazari Syam; serta Kepala Kantor Wilayah Kementerian AgamaAmrullah. Sementara ituMenteri Nusron hadir dengan didampingi oleh Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan ProtokolShamy Ardian; Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi BantenHarison Mocodompis beserta jajaran. (JM/FA)
