Mataram – Menjelang dimulainya kembali operasional Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Nusa Tenggara Barat pada Senin (20/7)Pemerintah Provinsi NTB memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan program guna memastikan tata kelola berjalan sesuai ketentuankualitas gizi terjagaserta rantai pasok pangan semakin berpihak kepada petani dan peternak lokal.
Kebijakan tersebut disampaikan Gubernur NTB Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal melalui Kepala Dinas KomunikasiInformatika dan Statistik Provinsi NTB sekaligus Juru Bicara Pemerintah Provinsi NTBDr. H. Ahsanul Khalikdi MataramAhad (19/7).
Menurut Pria yang akrab disapa Aka iniBapak Gubernur menyambut baik langkah Badan Gizi Nasional (BGN) yang melakukan penyempurnaan tata kelola sebelum operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) kembali berjalan. Dan SPPG di NTB pasti akan taat azassehingga perbaikan tersebut diharapkan mampu memperkuat akuntabilitas pelaksanaan program sekaligus memastikan manfaat MBG benar-benar diterima oleh masyarakat sesuai tujuan yang telah ditetapkan Presiden Prabowo Subianto.
“Bapak Gubernur juga memandang penyempurnaan tata kelola ini sebagai langkah positif. Program sebesar MBG harus dibangun di atas tata kelola yang baik agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh penerima manfaatsekaligus memberi dampak ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat,” ujar Aka.
Ia menjelaskanPemerintah Provinsi NTB telah meminta seluruh pemerintah kabupaten dan kota untuk memperkuat pengawasan melalui perangkat daerah terkait dan satuan tugas (Satgas) yang telah dibentuk. Pengawasan dilakukan mulai dari kualitas bahan panganpemenuhan standar giziproses distribusihingga kepatuhan setiap SPPG terhadap ketentuan yang ditetapkan Badan Gizi Nasional.
Selain memastikan kualitas layananpengawasan juga diarahkan untuk membangun rantai pasok pangan yang lebih adil. Pemerintah daerah didorong agar kebutuhan bahan baku MBG semakin banyak melibatkan petanipeternaknelayandan pelaku usaha pangan lokal sehingga manfaat ekonomi program dapat dirasakan secara lebih luas.
“Jangan sampai ada praktik yang justru mengurangi manfaat programtermasuk mencari keuntungan yang tidak wajar dari harga bahan pangan. Program ini harus memberi manfaat sebesar-besarnya bagi penerima manfaat sekaligus membuka ruang ekonomi bagi petanipeternaknelayandan pelaku usaha lokal,” tegas Aka.
Ia menambahkanGubernur NTB juga menginstruksikan agar pemerintah kabupaten dan kota tidak ragu mengambil langkah tegas terhadap SPPG yang tidak menjalankan operasional sesuai ketentuan. Apabila masih ditemukan pelanggaran yang dapat diperbaikipembinaan harus menjadi langkah pertama. Namun apabila pelanggaran terus berulang dan tidak menunjukkan perbaikanpemerintah daerah diminta segera melaporkannya kepada Badan Gizi Nasional untuk dilakukan evaluasi lebih lanjut.
“Kalau masih bisa dibinalakukan pembinaan. Tetapi kalau tetap tidak mematuhi ketentuanlaporkan kepada Badan Gizi Nasional agar dilakukan evaluasi. Jika memang tidak layak lagi beroperasipemerintah daerah dapat mengusulkan penghentian operasional sesuai mekanisme yang berlaku,” katanya.
Aka menambahkanusulan penyempurnaan tata kelola tersebut merupakan bagian dari masukan yang telah disampaikan Asosiasi SPPG kepada pemerintah pusat dan saat ini tengah ditindaklanjuti oleh Badan Gizi Nasional. Pemerintah berharapsetelah proses penyempurnaan selesaiseluruh SPPG yang beroperasi benar-benar memenuhi standar pelayanantata keloladan akuntabilitas yang telah ditetapkan.
Pemerintah Provinsi NTB optimistis Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya menjadi instrumen peningkatan gizi masyarakattetapi juga penggerak ekonomi daerah melalui penguatan rantai pasok pangan lokal. Dengan pengawasan yang lebih ketattata kelola yang semakin baikserta sinergi pemerintah pusat dan daerahMBG diharapkan berjalan lebih berkualitastepat sasarandan memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat Nusa Tenggara Barat. (*)
Ket. Foto:
Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal didampingi Ketua TP PKK NTB Shinta M Iqbalmenggendong seorang anak perempuan. (Ist)
