Mataram– Anggota DPRD Nusa Tenggara Barat (NTB), M. Nashib Ikroman, mengkritik alokasi anggaran pengendalian inflasi yang dianggapnya tidak tepat sasaran. Menurutnya dari sekitar Rp45 miliar yang dianggarkan melalui APBD NTB untuk tujuan pengendalian inflasi, sebagian besar tidak berkaitan langsung dengan upaya menekan inflasi, melainkan dialokasikan untuk belanja penunjang.
"Alokasi ini sangat tidak memadai, jauh panggang dari api. Jika kita bedah, sebagian besar anggaran tersebut justru dihabiskan untuk belanja perjalanan dinas, paket meeting, honorarium, dan berbagai jenis belanja penunjang lainnya," ungkap Acip sapaan akrabnya, Minggu, (5/1/25).
Acip menyoroti ketimpangan alokasi anggaran yang seharusnya digunakan untuk mengatasi persoalan ekonomi masyarakat kecil. Menurutnya, hal ini akan berdampak buruk pada masyarakat, terutama mereka yang membutuhkan perlindungan ekonomi di tengah tekanan inflasi.
"Jika alokasi belanja APBD tidak berkualitas seperti yang selalu saya tekankan, maka yang akan jadi korban adalah masyarakat. APBD seharusnya menjadi instrumen pelindung masyarakat, tetapi yang terjadi justru penyelenggara APBD yang semakin gemuk," tegas Acip yang saat ini duduk di Komisi III DPRD NTB.
Acip mendesak pemerintah daerah untuk mengevaluasi komposisi belanja APBD agar lebih berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat. Ia menekankan bahwa upaya pengendalian inflasi harus menyentuh langsung permasalahan ekonomi, seperti subsidi harga kebutuhan pokok, dukungan bagi UMKM, dan program-program yang berdampak langsung pada daya beli masyarakat.
Menurutnya, jika pola alokasi anggaran ini tidak segera diperbaiki, dampaknya akan semakin memperburuk kondisi masyarakat kecil yang sudah rentan terhadap tekanan ekonomi. (F3)
Ket. Foto:
Anggota DPRD NTB, M. Nashib Ikroman. (Ist)
